Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Aceh Tahun 2026 sebagai pedoman terpadu dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun, di tengah penyusunan dokumen tersebut, sejumlah persoalan pemulihan masyarakat terdampak masih menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil yang bekerja langsung di lapangan.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Aceh 2021–2025, terdapat 14 jenis ancaman bencana di Aceh. Sementara sepanjang 2017–2025 tercatat sebanyak 4.342 kejadian bencana. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanganan bencana yang terencana, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
RPKB yang disusun BPBA memuat kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan, mulai dari penetapan status keadaan darurat, pelaksanaan operasi, pembagian peran antarlembaga, pengelolaan sumber daya, hingga penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
Kepala BPBA, Ir. Bahron Bakti, ST, MT, dalam kata pengantar dokumen tersebut menyampaikan bahwa RPKB disiapkan sebagai pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mendorong perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan relawan untuk berperan aktif dalam penanganan darurat bencana.
Dokumen tersebut saat ini masih berstatus draf dan terbuka untuk penyempurnaan melalui masukan serta data pendukung dari berbagai pihak.
Sejalan dengan proses tersebut, Flower Aceh bersama Forum Solidaritas Aceh, dengan dukungan WLHL-Humanitarian System Transformation through Local Humanitarian Leadership (HST-LHL) – Penabulu – OXFAM, menggelar Pertemuan Koordinasi dan Refleksi Masyarakat Sipil Aceh di Ivory Cafe, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026)
Pertemuan mengangkat tema “Refleksi Penanganan Bencana Ekologis Aceh dan Merumuskan Rencana Aksi”. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi dan refleksi bagi masyarakat sipil untuk mengevaluasi penanganan bencana, menyampaikan temuan lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut bagi pemulihan masyarakat terdampak.
Direktur Flower Aceh, Riswati, menyoroti bahwa sejumlah lembaga dan yayasan hingga kini masih bekerja di lapangan, baik mendampingi korban bencana tahun lalu maupun masyarakat yang terdampak bencana terbaru. Selain menyalurkan bantuan, lembaga-lembaga tersebut juga memantau proses pemulihan dan mengawasi penggunaan anggaran bagi korban bencana.
Dari hasil pemantauan, masih ditemukan persoalan yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya sungai yang belum dibersihkan dan belum dilakukan pengerukan, meskipun bencana telah berlalu sekitar satu tahun.
Persoalan juga muncul pada penyediaan hunian sementara (huntara). Warga mengeluhkan lokasi hunian yang jauh dari tempat tinggal asal, ruangan yang sempit, minimnya ketersediaan air, serta keterbatasan fasilitas dasar lainnya.
Menurut Riswati, dampak bencana tidak hanya menyangkut kerusakan fisik dan kehilangan harta benda. Persoalan psikologis dan perlindungan warga juga membutuhkan perhatian serius. Di lapangan ditemukan warga yang mengalami trauma, serta persoalan pelecehan seksual dan perundungan yang perlu ditangani melalui mekanisme perlindungan dan pengawasan yang memadai.
Selain itu, masih banyak warga terdampak yang belum dapat kembali bekerja atau memulihkan mata pencaharian. Akibatnya, sebagian keluarga masih bergantung pada bantuan pemerintah maupun donatur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian sementara. Perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, layanan psikososial, serta perlindungan perempuan dan kelompok rentan harus menjadi bagian dari agenda pemulihan.
Lebih lanjut Riswati menekankan agar respons lanjutan pascabencana di Aceh harus berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan memastikan pula akses terhadap air bersih, sanitasi, hunian layak, layanan kesehatan, perlindungan, dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi prioritas, sekaligus dilibatkan secara bermakna dalam proses pemulihan.
Kita juga perlu memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas serta memastikan tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi yang transparan, akuntabel, dan responsif gender serta GEDSI. Pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun Aceh yang lebih tangguh, adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Perempuan dan kelompok rentan harus ditempatkan sebagai aktor utama pemulihan, bukan hanya sebagai penerima bantuan.
