Banda Aceh – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengungkapkan sejumlah langkah strategis Polri dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Ruddi, kehadiran Polri dalam penanganan bencana tidak berhenti pada saat tanggap darurat. Polda Aceh juga mengambil peran dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk mempercepat pemulihan masyarakat, fasilitas publik, serta stabilitas sosial dan ekonomi.
Ia menjelaskan, proses rekonstruksi pascabencana diawali dengan asesmen dan pemetaan untuk mengidentifikasi kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta potensi risiko. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan intervensi kemanusiaan dan psikososial, seperti penyaluran bantuan, pelayanan kesehatan, trauma healing, hingga perlindungan kelompok rentan.
“Berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital,” kata Ruddi.
Selain pembangunan dan perbaikan infrastruktur, Polri juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Salah satunya melalui pembangunan 265 titik sumur bor untuk menyediakan akses air bersih.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 titik dibangun melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh, dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.
Ruddi yang juga merupakan alumni Lemhannas P3N XXV itu menyebut berbagai intervensi tersebut memiliki dampak luas terhadap ketahanan masyarakat.
Dari aspek keamanan, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap (huntap) turut membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat.
“Dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif,” ujarnya.
Paparan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.”
Sementara itu, Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran para peserta dalam forum tersebut. Menurutnya, Ngopi Kebangsaan menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah bertukar gagasan terkait berbagai persoalan strategis di Aceh.
Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam kegiatan IKAL cukup dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif mengikuti kegiatan, sedangkan secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan bekerja di berbagai bidang jumlahnya telah mencapai lebih dari 200 orang.
“DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis,” kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.
