Banda Aceh — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menurunkan tim khusus untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di jalur barat Aceh. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar pemerintah menghadirkan solusi infrastruktur yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat pengguna jalan lintas barat-selatan Aceh.
Kunjungan lapangan dilakukan pada Senin (20/10/2025) di kawasan Geurutee, perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Peninjauan tersebut menjadi sinyal kuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
“Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan terowongan di Geurutee serta perbaikan geometrik ruas Paro dan Kulu secara paralel,” ujar Mustaqim, Ketua Tim Bappenas dari Deputi Bidang Infrastruktur dan Kedeputian Pembangunan Kewilayahan.
Dalam kunjungan tersebut hadir sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, ST, MT, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, ST, serta Kadis PUPR Aceh Jaya, Heri Etika, ST, M.Si.
Pertemuan di lapangan menghasilkan kesepakatan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat tahapan pembangunan, mulai dari izin, pembebasan lahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan.
“Dalam waktu dekat Kementerian PUPR akan melakukan lanjutan kajian teknis pembangunan terowongan dan perbaikan geometrik ruas Paro–Kulu,” ungkap Ir. Mawardi, ST, mewakili Pemerintah Aceh.
Menurut Mawardi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sangat prihatin terhadap tingginya angka kecelakaan di ruas Paro, Kulu, dan Geurutee. Karena itu, pembangunan terowongan dianggap sebagai kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dalam upaya mendukung pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
“Dengan terowongan, waktu tempuh antarwilayah akan berkurang signifikan, biaya logistik menurun, serta mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien,” tegas Mawardi.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menjelaskan bahwa pembangunan terowongan akan berdampak langsung terhadap efisiensi transportasi.
“Segmen jalan Paro–Kulu yang sebelumnya mencapai 13 kilometer akan dipangkas menjadi sekitar 6 kilometer. Sedangkan segmen Geurutee dari 8 kilometer menjadi hanya 2,7 kilometer,” jelasnya.
Ia menambahkan, desain terowongan nantinya akan memenuhi standar keamanan tinggi dan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain meninjau aspek teknis, tim Bappenas juga membahas skema pembiayaan proyek, yang akan dikonsultasikan lebih lanjut di Jakarta. Opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui pinjaman luar negeri, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), maupun dana APBN murni.
Langkah ini diharapkan menjadi awal konkret realisasi pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee, yang selama ini dinantikan masyarakat Aceh Barat dan Aceh Besar sebagai jalur utama penghubung lintas barat-selatan Aceh.
