Banda Aceh – Prof. Adjunct Dr. Marniati, M.Kes., menyatakan dukungan terhadap rekomendasi dan resolusi Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi II yang berlangsung di Banda Aceh pada 9–11 Oktober 2026.
Rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat moralitas kepemimpinan, membangun kehidupan sosial berlandaskan ajaran Islam, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Muzakarah yang diselenggarakan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di bawah pimpinan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi itu membahas berbagai persoalan keagamaan, sosial, budaya, politik, dan kenegaraan.
Prof. Marniati, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), menilai nilai-nilai tauhid dan tasawuf yang berlandaskan ihsan perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Nilai-nilai tauhid dan tasawuf mengajarkan manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbaiki akhlak, serta menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran moral. Nilai-nilai inilah yang penting untuk dihadirkan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan penyelenggaraan pemerintahan,” demikian pandangan Prof. Marniati yang sejalan dengan rekomendasi muzakarah tersebut.
Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi II dihadiri perwakilan ulama sufi dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Palestina, Suriah, Maroko, dan Mesir.
Dalam rekomendasinya, para ulama menyerukan penguatan ajaran tauhid dan tasawuf berlandaskan ihsan untuk membentuk akhlak mulia, mempererat hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia, serta mendorong kemajuan dunia Islam.
Para ulama juga mengajak para pemimpin dan pemerintah di negara-negara muslim memperkuat hubungan dengan ulama serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara khusus, rekomendasi tersebut mendorong pemerintah dan ulama di Indonesia bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai tauhid dan kesufian demi mewujudkan kemakmuran, keadilan sosial, serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi PPA, semangat tersebut menegaskan bahwa politik bukan semata-mata urusan kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan keberpihakan kepada masyarakat.
Prof. Marniati berharap rekomendasi muzakarah tidak berhenti sebagai seruan, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata dan kolaborasi antara pemerintah, ulama, serta masyarakat sesuai peran masing-masing.
Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan, keadilan, dan kemanusiaan diharapkan menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang beradab, sejahtera, dan berkeadilan.
