Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh menghadirkan layanan pengurusan paspor pada Minggu (15/11/2026).
Layanan khusus akhir pekan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Imigrasi Aceh dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen perjalanan pada hari kerja.
Melalui penyediaan kuota layanan khusus pada hari Minggu, masyarakat mendapatkan kesempatan mengurus paspor tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun mengganggu rutinitas sehari-hari.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, mengatakan peringatan Hari Bakti Kemenimipas tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan institusi, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin peringatan Hari Bakti Kemenimipas ini memberikan makna yang lebih luas. Salah satunya dengan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor,” ujar Tato.
Menurutnya, peningkatan kemudahan akses dan kualitas pelayanan merupakan hal penting yang harus terus dikembangkan seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat.
Ia berharap inovasi pelayanan seperti ini dapat terus menjadi bagian dari budaya kerja jajaran Imigrasi Aceh sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian.
Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 Tahun 2026, Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan mengedepankan kemudahan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan publik.
Namun, keberlanjutan inovasi pelayanan akhir pekan juga menjadi hal penting agar kemudahan serupa tidak hanya hadir dalam momentum peringatan institusi, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.









