Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/5/2025).
Forum perencanaan pembangunan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, anggota DPR/DPD RI, Forkopimda Aceh, DPRA, kepala SKPA, bupati dan wali kota, akademisi, pelaku usaha, perbankan, LSM hingga tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan pentingnya pembentukan enam gugus tugas atau task force yang memiliki daya gerak tinggi untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Aceh.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar implementasi kebijakan tidak terjebak pada pola kerja business as usual, melainkan lebih responsif dan terukur.
Enam gugus tugas yang diusulkan meliputi pengetasan kemiskinan dan stunting melalui integrasi program sosial dan voucher pangan bergizi di ribuan gampong. Selain itu, penguatan birokrasi dan good governance melalui penerapan sistem digital perizinan Aceh Digital Single Window.
Selanjutnya percepatan investasi dan industri dengan fokus pada pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Desk lainnya mencakup kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah melalui pengembangan sentra beras premium, bawang, serta penguatan rantai dingin hasil laut.
Pemerintah Aceh juga mendorong pengembangan pariwisata halal melalui sertifikasi destinasi, pembukaan charter flight, serta penyelenggaraan Aceh International Halal Festival.
Sementara itu, desk terakhir berfokus pada kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis digital dan penerapan skema asset recycling.
Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat untuk menambah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh serta mendukung revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh agar dana otonomi khusus dapat diperpanjang.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, melalui sambutan virtual menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pembangunan nasional hanya akan berhasil apabila perencanaan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.
