Home / Banda Aceh / Forum Publik

Kamis, 19 November 2026 - 15:48 WIB

Ruang Sipil Menyempit, CSO Hadapi Tantangan Pendanaan dan Keberlanjutan

Para Narasumber Saat Memberikan Materi Pada Semiloka Di Ayani Hotel Banda Aceh. (Foto:Dok/LamanNews)

Para Narasumber Saat Memberikan Materi Pada Semiloka Di Ayani Hotel Banda Aceh. (Foto:Dok/LamanNews)

Banda Aceh – Menyempitnya ruang sipil, keterbatasan pendanaan, serta meningkatnya tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) menjadi perhatian dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil”.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Flower Aceh berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Semiloka ini menjadi ruang diskusi terkait kondisi organisasi masyarakat sipil saat ini. Organisasi masyarakat sipil menghadapi beberapa tantangan, diantaranya kebutuhan akan dukungan pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan agar organisasi masyarakat sipil tetap mampu menjalankan peran advokasi, pendampingan masyarakat, dan pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial.

Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan Intan Kusumaning Tiyas dari INFID yang memaparkan Country Focus Report Indonesia 2026, Khairani Arifin, S.H., M.Hum., Ketua Pengawas Balai Syura, Khairil Arista dari Koalisi NGO HAM, serta Bayu Satria, Founder Youth ID sekaligus pengurus Koalisi Disabilitas Aceh.

Dalam paparannya, Intan menjelaskan bahwa penguatan ruang sipil membutuhkan ekosistem yang mendukung kerja masyarakat sipil, mulai dari kerangka hukum yang kondusif, akses terhadap sumber daya berkelanjutan, keterbukaan dan responsivitas negara, budaya publik yang mendukung partisipasi, hingga lingkungan digital yang aman dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Baca Juga |  Flower Aceh dan Lifeguards Aceh Salurkan Bantuan untuk 2.950 KK Korban Banjir

Intan juga menyoroti kondisi ruang sipil Indonesia yang masih berada dalam kategori Obstructed atau terhambat menurut CIVICUS Monitor, dengan skor 42 dan klasifikasi yang tidak berubah sejak 2018. Sementara itu, hasil Country Focus Report (CFR) Indonesia 2026 menunjukkan penurunan skor pada lima dari enam prinsip penilaian dibandingkan dengan tahun 2025. Temuan ini mengindikasikan semakin menantangnya lingkungan bagi masyarakat sipil untuk menjalankan advokasi, berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta mengakses sumber daya yang mendukung keberlanjutan kerja-kerja mereka.

Sementara itu, Khairani Arifin menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi perempuan pembela HAM, terutama mereka yang berada di garis depan mendampingi korban dan memperjuangkan keadilan.

“Di tengah tekanan, kami tetap berdiri di barisan korban. Khususnya perempuan pembela HAM, kita justru menanggung banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perempuan pembela HAM mengalami kerentanan berlapis, mulai dari ancaman terhadap keamanan pribadi, serangan berbasis seksualitas, hingga beban ganda dalam pekerjaan domestik dan aktivitas advokasi.

Di sisi lain, ruang gerak organisasi semakin terbatas, sementara kebutuhan pendampingan masyarakat terus meningkat. Keterbatasan dukungan dan sumber daya, termasuk pendanaan, membuat pekerjaan organisasi semakin berat.

Khairani menilai, keberadaan perempuan pembela HAM membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar pengakuan atas kontribusi mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Baca Juga |  Perempuan Lansia Perdesaan Diminta Tak Dipandang sebagai Beban

Narasumber lainnya, Khairil Arista, mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil di Aceh juga menghadapi tantangan dalam menjalankan kerja-kerja advokasi. Selain keterbatasan pendanaan, muncul pula berbagai hambatan sosial dan administratif yang membatasi ruang gerak organisasi.

Ia mempertanyakan sejauh mana organisasi masyarakat sipil benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Direktur Flower Aceh Riswati Saat Membuka Kegiatan Semiloka Di Ayani Hotel Banda Aceh. (Foto:Dok/LamanNews)

Menurutnya, organisasi masyarakat sipil selama ini tidak hanya melakukan advokasi, namun juga terlibat langsung mendampingi masyarakat, termasuk kelompok kecil dan rentan yang membutuhkan perlindungan.

Khairil juga menyoroti semakin terbatasnya akses pendanaan bagi organisasi lokal. Hal ini menyebabkan sejumlah persoalan di Aceh justru lebih banyak ditangani oleh organisasi dari luar daerah.

“Kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengadvokasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bayu Satria menekankan pentingnya memberikan ruang kepercayaan kepada kelompok orang muda dan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam gerakan masyarakat sipil.

Ia menilai, pemahaman orang muda terhadap sejarah konflik Aceh masih sangat terbatas. Padahal, pengetahuan mengenai masa lalu penting agar generasi sekarang mampu memahami proses perdamaian dan menjaga keberlanjutannya.

Bayu juga mengkritisi praktik eksploitasi kerelawanan serta ketimpangan kepemimpinan dalam komunitas. Menurutnya, meskipun perempuan semakin banyak terlibat dalam diskusi dan aktivitas komunitas, posisi kepemimpinan masih didominasi laki-laki.

Baca Juga |  Polda Aceh Apresiasi Integritas Pegawai Rutan Takengon

Persoalan lainnya terlihat saat bencana terjadi. Ia menyebut penyandang disabilitas masih kerap luput dari perhatian dan belum memperoleh dukungan memadai dari berbagai pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya diterapkan dalam penanganan bencana maupun program-program kemasyarakatan.

Melalui semiloka ini, para narasumber menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi, memperluas akses pendanaan yang berkelanjutan, serta memastikan organisasi masyarakat sipil, perempuan, generasi muda, dan kelompok disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara.

Keberlanjutan masyarakat sipil tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi bertahan, tetapi juga oleh komitmen negara dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ruang demokrasi, kebebasan sipil, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Sementara itu, Direktur Flower Aceh, Riswati, menegaskan bahwa keberlanjutan organisasi masyarakat sipil membutuhkan dukungan pendanaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan independensi serta sikap kritis organisasi.

Ia mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil memperkuat solidaritas dan kolaborasi dalam menjaga ruang demokrasi, memperjuangkan HAM, kesetaraan gender, serta melindungi kelompok rentan.

“Menjaga keberlanjutan organisasi masyarakat sipil bukan semata-mata menjaga keberadaan lembaga, tetapi menjaga keberlanjutan perjuangan masyarakat untuk memperoleh keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang bermartabat,” tutup Riswati.

Reporter: ,
Editor:

Share :

Baca Juga

Banda Aceh

HK Ajak UMKM Sare Berjualan di Rest Area Tol Sibanceh

Banda Aceh

Kapolda Aceh Patroli Sepeda, Serap Aspirasi Warga

Banda Aceh

ICMI Aceh Bahas Bencana dan Masa Depan Ekologi

Banda Aceh

Polresta Banda Aceh Ungkap 4 Kasus BBM Subsidi, 7 Tersangka

Banda Aceh

MPU Aceh Panggil Pemko dan Kejari Banda Aceh

Banda Aceh

Kapoksahli Pangdam IM Pimpin Upacara 17-an di Banda Aceh

Banda Aceh

Kapolda Aceh Pimpin Pengaturan Lalu Lintas di Simpang Mesra

Banda Aceh

BSI Siapkan Teknologi Darurat Jaga Layanan Perbankan di Aceh