Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten/kota yang memiliki wilayah rawan banjir.
Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan diikuti kementerian/lembaga terkait, kepala daerah, serta unsur penanganan bencana dari sejumlah wilayah terdampak.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah penanganan, mulai dari antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini hingga percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir.
Dek Fadh mengatakan, ketersediaan alat berat di daerah penting agar pemerintah kabupaten/kota dapat bergerak cepat ketika terjadi banjir. Alat tersebut antara lain dapat digunakan untuk pengerukan dan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
“Kami mengusulkan solusi agar kabupaten/kota yang rawan banjir ini diberikan alat berat, minimal empat ekskavator dengan sistem pinjam pakai,” kata Dek Fadh.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional alat berat tersebut. Dengan pola itu, penanganan di lapangan diharapkan tidak harus menunggu dukungan alat dari daerah lain.
“Dengan begitu, ketika terjadi banjir, pemerintah daerah bisa langsung bergerak karena kepala daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan wilayahnya,” ujarnya.
Dek Fadh juga menyoroti persoalan pendangkalan dan perubahan alur sejumlah sungai yang dinilai perlu segera ditangani. Kondisi tersebut disebut berpengaruh terhadap infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun atau dipulihkan pascabencana.
Ia mencontohkan dua jembatan yang sebelumnya telah selesai dikerjakan oleh TNI, namun kembali mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi baru-baru ini.
Selain alat berat, Dek Fadh menyoroti mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana untuk pekerjaan penanganan sungai yang sifatnya mendesak.
Menurutnya, penyederhanaan prosedur bukan berarti mengabaikan ketentuan lingkungan, tetapi diperlukan agar penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi di lapangan membutuhkan tindakan segera.
“Untuk kondisi darurat, kami berharap ada mekanisme yang dapat mempermudah pekerjaan di lapangan, misalnya melalui surat kepala posko atau kepala satgas dengan diketahui kementerian dan dinas terkait. Yang penting, penanganan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyatakan masukan dari Pemerintah Aceh akan menjadi bahan tindak lanjut.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melengkapi pendataan terkait kondisi wilayah, kebutuhan penanganan, serta infrastruktur terdampak. Data tersebut diperlukan agar langkah penanganan dapat disusun secara lebih efisien dan tepat sasaran.
