Banda Aceh – Sejumlah spanduk bernada “kritik sosial dan politik” muncul di Flyover Simpang Surabaya, Banda Aceh, Rabu sore (3/9/2026).
Spanduk tersebut menarik perhatian pengguna jalan karena dipasang di bagian atas flyover dan memuat pesan-pesan singkat bernuansa protes.
Salah satu spanduk bertuliskan, “200 T = Bohong, Rakyat Melarat, September Hitam”. Sementara pada spanduk lainnya terlihat tulisan yang belum dapat dipastikan secara utuh, dengan bagian yang terbaca menyerupai “ EMM Jilid II”.
Kemunculan spanduk itu terjadi ketika dinamika politik dan kebijakan di Aceh tengah menghangat. Sejumlah isu strategis sedang menjadi perhatian publik, mulai dari pergantian Sekretaris Daerah Aceh, persoalan Transfer ke Daerah (TKD), masa depan Dana Otonomi Khusus, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga pembahasan kebijakan minyak dan gas Aceh.
Pesan “Rakyat Melarat” dalam spanduk tersebut dapat dibaca sebagai kritik terhadap narasi keberhasilan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah. Angka besar dalam kebijakan negara, bagi kelompok kritis, sering kali dipertanyakan ketika tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks Aceh, kritik itu menjadi relevan dengan perdebatan mengenai kekayaan sumber daya alam, khususnya migas. Persoalan keterlibatan Aceh dalam pembahasan kebijakan migas nasional dan kekhawatiran terhadap tergerusnya kewenangan khusus daerah menjadi bagian dari isu yang terus mendapat sorotan.
Selain itu, revisi UUPA dan keberlanjutan Dana Otsus juga menjadi persoalan strategis. Publik Aceh tidak hanya menunggu kepastian mengenai besaran dana dan kewenangan, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana seluruh kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Istilah “September Hitam” sendiri selama ini dikenal sebagai simbol kritik dan refleksi terhadap berbagai persoalan ketidakadilan, kekerasan, serta catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Namun hingga kini, belum diketahui siapa pihak yang memasang spanduk tersebut dan apakah aksinya secara langsung berkaitan dengan salah satu isu politik yang sedang berkembang di Aceh.
Meski demikian, kemunculan pesan itu di ruang publik dapat dibaca sebagai sinyal bahwa di tengah pertarungan kebijakan, kewenangan dan angka-angka anggaran, masih ada pertanyaan mendasar yang terus menggantung ketika “triliunan rupiah dan kekayaan sumber daya diperdebatkan, sejauh mana rakyat benar-benar merasakan manfaatnya?”
