Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai bersama insan pers, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah DJBC Aceh tersebut menjadi ruang komunikasi antara Bea Cukai dan wartawan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas, fungsi, kebijakan, serta mekanisme pengawasan kepabeanan dan cukai.
Melalui kegiatan ini, Bea Cukai Aceh berharap informasi mengenai pelayanan, pengawasan, dan kebijakan kepabeanan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami.
Dalam pemaparan materi, jajaran Bea Cukai Aceh menjelaskan berbagai aspek pelaksanaan tugas dan kinerja instansi, termasuk wilayah kerja pengawasan, mekanisme ekspor, penggunaan pita cukai rokok, serta kontribusi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
Materi disampaikan oleh pegawai Bea Cukai yang menangani masing-masing bidang, sehingga wartawan memperoleh penjelasan langsung mengenai prosedur pelayanan dan pengawasan yang dijalankan.
Dalam sesi Doorstop, Leni Rahma Humas Kanwil Bea Cukai Aceh menjelaskan persoalan pengawasan terhadap masuknya bahan baku kimia turut menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan ditemukannya kasus laboratorium gelap narkotika yang melibatkan warga negara asing di Kabupaten Pidie.
Leni juga Mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai perkara tersebut karena masih berada dalam ranah penyidikan.
“ Saat ini masih dalam ranah penyidikan dan kami tidak berwenang memberikan pernyataan,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa pemasukan bahan baku, termasuk bahan kimia, memiliki prosedur dan persyaratan tertentu. Pengawasan terhadap komoditas tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik barang, apakah termasuk bahan kimia yang umum diperdagangkan atau barang yang masuk kategori pembatasan.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui pemetaan awal, mitigasi risiko, serta profiling terhadap aktivitas dan komoditas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Bea Cukai juga bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pendekatan berbasis risiko tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk untuk mengantisipasi penyalahgunaan jalur perdagangan dan pemasukan barang yang berpotensi melanggar ketentuan.
Meski demikian, penjelasan lebih terperinci mengenai kasus yang sedang ditangani belum dapat disampaikan selama proses penyidikan masih berlangsung.
Sosialisasi tersebut juga menegaskan pentingnya hubungan komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan media massa. Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara instansi pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan kewenangan Bea Cukai, insan pers diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Keterbukaan informasi yang disertai koordinasi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat mendukung pengawasan kepabeanan dan cukai sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai di Aceh.
