Jawa Barat — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana maupun potensi konflik sosial. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi menjadi landasan Polri dalam menyiapkan personel dan sarana prasarana melalui Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang diteruskan Kapolri melalui apel gelar pasukan di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir.
Ia menjelaskan, Operasi Aman Nusa I disiapkan untuk menghadapi potensi konflik sosial, sedangkan Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam. Keduanya menjadi operasi kontingensi untuk memastikan Polri mampu bergerak cepat menghadapi perkembangan situasi.
Kesiapsiagaan dilakukan di tengah potensi bencana di sejumlah daerah. Polri antara lain mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di Kalimantan Barat.
Polri juga mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api, di antaranya Gunung Sinabung, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi, dan Gunung Ibu.
“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.
Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan apel gelar pasukan melibatkan 5.582 personel Mabes Polri. Mereka disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi bencana.
“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa personel, tetapi juga peralatan operasional seperti helikopter, pesawat fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, fasilitas water treatment, kendaraan kesehatan, hingga personel psikologi untuk trauma healing.
“Bukan hanya personel yang dibackupkan di sana, tetapi peralatan juga. Baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat,” jelasnya.
Laksana menambahkan, Polda yang tidak terdampak bencana dapat mengirimkan personel untuk memperkuat Polda terdampak. Pola dukungan lintas wilayah tersebut disebut telah diterapkan dalam penanganan bencana sebelumnya.
Sementara itu, Isir mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengutamakan informasi resmi pemerintah serta instansi berwenang. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian juga dapat memanfaatkan hotline 110.
“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.
Polri memastikan seluruh kesiapan personel, peralatan, dan mekanisme dukungan lintas wilayah diarahkan untuk merespons ancaman bencana maupun konflik sosial secara cepat, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
