CIKEAS, JAWA BARAT – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana maupun potensi konflik sosial. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi menjadi landasan Polri dalam menyiapkan personel dan sarana prasarana melalui Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang diteruskan Kapolri melalui apel gelar pasukan di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir.
Ia menjelaskan, Operasi Aman Nusa I disiapkan untuk menghadapi potensi konflik sosial, sedangkan Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam. Keduanya menjadi operasi kontingensi untuk memastikan Polri mampu bergerak cepat menghadapi berbagai perkembangan situasi.
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan di tengah potensi bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Polri antara lain terus mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Polri juga memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di wilayah prioritas seperti Kalimantan Barat. Penguatan dilakukan melalui satuan tugas penyuluhan dan edukasi untuk memetakan sekaligus menangani akar persoalan karhutla.
Selain bencana hidrometeorologi dan karhutla, Polri turut mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api, di antaranya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara.
“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.
Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan apel gelar pasukan tersebut melibatkan 5.582 personel Mabes Polri. Mereka disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi bencana.
“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana.
Menurutnya, dukungan tidak hanya berupa personel, tetapi juga peralatan operasional. Polri menyiapkan helikopter, pesawat fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, fasilitas water treatment, kendaraan kesehatan, hingga personel psikologi untuk memberikan layanan trauma healing kepada masyarakat terdampak.
“Bukan hanya personel yang dibackupkan di sana, tetapi peralatan juga. Baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat,” jelasnya.
Personel dengan kemampuan khusus juga disiapkan untuk mendukung pencarian, evakuasi hingga penanganan korban. Kekuatan tersebut dapat digerakkan sesuai kebutuhan Polda yang terdampak bencana.
Laksana mengatakan mekanisme bantuan lintas wilayah juga memungkinkan Polda yang tidak terdampak bencana mengirimkan personelnya untuk memperkuat Polda terdampak.
“Polda yang tidak terdampak ini di-BKO-kan ke Polda yang terdampak untuk menambah kekuatan,” ujarnya.
Menurutnya, pola tersebut telah diterapkan dalam penanganan bencana sebelumnya dan menjadi bagian dari strategi Polri agar respons di lapangan lebih cepat dan optimal.
Di sisi lain, Isir mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di tengah situasi bencana.
Ia juga meminta masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan bantuan kepolisian memanfaatkan layanan hotline 110.
“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.
Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di ruang digital, terutama terkait aktivitas gunung api, bencana, maupun informasi mengenai penutupan bandara.
Polri mengimbau masyarakat mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan instansi berwenang agar tidak terjadi kepanikan akibat informasi yang tidak terverifikasi.
“Masyarakat tetap tenang karena negara dan pemerintah memastikan untuk bisa hadir,” tegas Isir.
Dengan kesiapan ribuan personel, peralatan khusus, serta mekanisme dukungan lintas wilayah, Polri memastikan Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II menjadi instrumen kontingensi untuk merespons secara cepat setiap ancaman bencana maupun konflik sosial.
Seluruh kekuatan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan keselamatan dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas tertinggi Polri.
