Banda Aceh – Polda Aceh memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah Aceh.
Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Penguatan langkah itu menindaklanjuti Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda.
Dalam telegram tersebut, jajaran kepolisian diminta mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah sekaligus menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
Termasuk di dalamnya, kata Joko, melakukan moratorium terhadap regulasi yang masih memberikan ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
“Koordinasi dengan instansi terkait seperti DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, dan instansi lainnya perlu diperkuat untuk melaksanakan aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla,” kata Joko dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, pencegahan karhutla juga dapat dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar kawasan perusahaan.
Selain itu, perusahaan dan masyarakat didorong menyiapkan relawan tanggap api yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Polda Aceh juga akan menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk melaksanakan apel siaga guna memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi karhutla.
“Pelatihan bagi anggota Satbrimob dan Samapta turut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi sebagai power on hand Polda,” ujarnya.
Selain memperkuat kesiapan internal, Polda Aceh juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Satgas Karhutla.
Jajaran kepolisian juga diminta membangun kelas aman asap bagi pelajar agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan ketika terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pendampingan psikologis bagi masyarakat terdampak karhutla turut menjadi bagian dari langkah penanganan yang disiapkan.
Joko menambahkan, patroli terpadu akan terus dilakukan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadinya kebakaran maupun praktik pembakaran hutan dan lahan.
Terhadap setiap pelanggaran, Polri menegaskan penindakan akan dilakukan secara tegas dan terukur melalui sanksi administratif, denda, dan/atau pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Seluruh Polres juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi terjadinya karhutla di wilayah masing-masing,” katanya.
Joko menegaskan, penguatan tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu Polri, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pencegahan di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Langkah ini menjadi upaya Polri memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” pungkasnya.
