Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan.
Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga memperbesar kapasitas pembiayaan produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, pengelolaan SAL secara optimal membutuhkan sistem keuangan yang sehat, kuat, dan memiliki likuiditas yang memadai.
“Kolaborasi pemerintah dan industri perbankan sangat penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pembangunan nasional,” ujar Anggoro dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kepercayaan pemerintah melalui penempatan SAL, kata Anggoro, akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Penempatan SAL juga membantu menekan biaya dana (cost of fund), sehingga ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif semakin besar. Dampaknya, masyarakat dan UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi terus tumbuh,” katanya.
Di sisi lain, BSI terus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (Current Account Saving Account/CASA), yang ditopang oleh pertumbuhan Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta akselerasi layanan digital. Perseroan juga memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, sekaligus meningkatkan pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mengantongi izin bullion.
Kinerja keuangan BSI hingga April 2026 turut menunjukkan tren positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year). Sementara nilai tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun dengan rasio CASA sebesar 63,48 persen.
Di sektor pembiayaan, BSI membukukan pertumbuhan sebesar 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.
Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI menegaskan komitmennya mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.
