Banda Aceh – Pemerintah Aceh menjelaskan rincian dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI sebesar Rp2,5 triliun untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekda Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers itu digelar menyusul pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta terkait dukungan anggaran Kementerian Pertanian bagi pemulihan sektor pertanian Aceh.
M. Nasir menjelaskan, dari total dukungan Rp2,5 triliun, sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah. Anggaran tersebut terdiri atas alokasi Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah tersebut telah mencapai 50,3 persen.
Sekda menegaskan, dana Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, bantuan Rp2 triliun tersebut disalurkan dalam bentuk program dan barang yang diterima langsung oleh penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Pelaksanaannya saat ini masih mencakup pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan. Sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare sawah. Rinciannya, 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.
Optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.
Sementara sektor perkebunan terdampak seluas 60.438 hektare. Dari luasan tersebut, pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
Pemerintah Aceh menegaskan proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme Kementerian Pertanian.
