Banda Aceh – Penyusutan bantuan pembangunan internasional dan perubahan arah kebijakan donor menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, termasuk Aceh. Kondisi tersebut mendorong perlunya diversifikasi sumber pendanaan agar organisasi masyarakat sipil tidak terus bergantung pada hibah luar negeri.
Persoalan itu mengemuka dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil di Indonesia dan Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh, Rabu (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, Faisal Hadi memaparkan bahwa perubahan lanskap pendanaan global bukan sekadar persoalan tertundanya pencairan hibah, melainkan perubahan struktural yang memengaruhi arah, volume, dan mekanisme bantuan pembangunan internasional.
Menurutnya, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah turut memengaruhi akses terhadap hibah internasional. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap kerja-kerja organisasi sipil, seperti perlindungan perempuan dan anak, advokasi hak asasi manusia, lingkungan, kebencanaan, serta penguatan komunitas, tetap besar.
Ia mengingatkan, penyusutan pendanaan tidak hanya mengancam keberlangsungan organisasi, tetapi juga berpotensi melemahkan kapasitas gerakan masyarakat sipil.
Dampaknya dapat dirasakan melalui berkurangnya tenaga profesional, melemahnya sistem kelembagaan, terhambatnya kaderisasi, hingga terbatasnya layanan pendampingan korban, bantuan hukum, dan pengawasan kebijakan publik.
Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi organisasi akar rumput, organisasi perempuan dan kelompok GEDSI, lembaga HAM, serta organisasi yang bekerja di daerah dengan keterbatasan akses jaringan dan sumber daya.
Sementara itu, Deputy Director Program INFID, Bona Tua Parhusip, dalam paparannya bertajuk Pendanaan Masyarakat Sipil di Era Deals and Defense, mengungkapkan bahwa penyusutan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) global mencapai 23,1 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai bantuan tersebut turun dari sekitar 212 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 174,3 miliar dolar AS pada 2025. OECD juga memproyeksikan penurunan lanjutan pada 2026.
Menurut Bona, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya anggaran donor, tetapi juga pergeseran orientasi bantuan internasional yang semakin dipengaruhi kepentingan keamanan, perdagangan, dan geopolitik.
Indonesia turut merasakan dampaknya setelah penghentian program USAID yang diperkirakan menyebabkan hilangnya sekitar 109 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun pendanaan di Indonesia, termasuk untuk sejumlah sektor kesehatan.
Ia menjelaskan, organisasi masyarakat sipil Indonesia menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, akses terhadap pendanaan internasional semakin menyempit. Di sisi lain, mekanisme pendanaan domestik belum sepenuhnya terbuka dan mudah diakses.
Bona juga menyoroti ketergantungan OMS terhadap donor internasional yang masih sangat tinggi, yakni sekitar 85–95 persen. Kondisi ini membuat banyak organisasi rentan ketika donor mengubah prioritas atau menghentikan dukungan.
Padahal, potensi kedermawanan masyarakat Indonesia cukup besar. Pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp44,7 triliun, sementara platform penggalangan dana digital Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun sejak 2013.
Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mengalir kepada organisasi masyarakat sipil. Salah satu kendalanya adalah regulasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang dinilai belum menyesuaikan perkembangan penggalangan dana digital dan kebutuhan organisasi modern.
Selain itu, keterbatasan akses terhadap dana publik, persyaratan administratif, serta sulitnya mengemas isu advokasi menjadi program donasi juga menjadi tantangan tersendiri.
Untuk menjawab persoalan tersebut, kedua pemateri menekankan pentingnya diversifikasi pendanaan. Organisasi masyarakat sipil didorong tidak hanya mencari donor baru, tetapi juga membangun sumber pendanaan dari filantropi, sektor swasta, pemerintah, komunitas, individu, hingga pendapatan mandiri melalui pelatihan, riset, konsultansi, dan usaha sosial.
Faisal menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta hubungan jangka panjang dengan komunitas dan mitra pendanaan. Ia juga menyoroti perlunya dukungan pendanaan inti atau core funding dan hibah multi-tahun agar organisasi memiliki ruang untuk memperkuat kelembagaan.
Sementara Bona mengusulkan pembentukan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan gerakan sipil.
Dalam skema yang dipaparkannya, dana abadi sebesar Rp10 triliun dengan asumsi imbal hasil riil lima persen berpotensi menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun untuk mendukung biaya inti organisasi masyarakat sipil.
Ia juga mendorong reformasi regulasi PUB, perluasan akses OMS terhadap mekanisme swakelola tipe III dalam pengadaan pemerintah, serta keterlibatan donor dan lembaga filantropi dalam membangun dana warisan sebelum mengakhiri program pendanaan di Indonesia.
Menurutnya, tata kelola dana abadi harus dirancang secara independen agar tidak menjadi instrumen kontrol pemerintah maupun pihak pendonor. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam struktur pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting.
Kedua pemateri sepakat bahwa keberlanjutan masyarakat sipil tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Organisasi sipil perlu memperkuat kapasitas dan kemandirian, pemerintah harus menghadirkan regulasi yang mendukung, sementara donor, filantropi, dan sektor swasta perlu membangun kemitraan yang lebih setara dan berjangka panjang.
Bagi Aceh, tantangan tersebut menjadi semakin penting mengingat peran organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak, mengawal demokrasi, memperkuat komunitas, serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial dan kebencanaan.
Keberlanjutan pendanaan pada akhirnya bukan semata-mata persoalan siapa yang membiayai organisasi, melainkan bagaimana menjaga independensi, mandat, dan keberpihakan gerakan masyarakat sipil kepada kepentingan masyarakat.









