Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengingat bahwa proses pemulihan pascabencana di Aceh masih menyisakan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi masyarakat terdampak bencana yang hingga kini masih menunggu kepastian pemulihan kehidupan mereka.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, serta pemulihan sektor pertanian yang turut terdampak bencana.
Koalisi menilai pemulihan Aceh tidak cukup hanya berfokus pada penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat korban bencana mendapatkan kepastian tempat tinggal, sumber penghidupan, serta lingkungan yang aman untuk melanjutkan kehidupan.
Selain persoalan pemulihan bencana, massa juga menyoroti kondisi lingkungan hidup di Aceh. Dalam orasinya, mereka menyebut kehilangan tutupan hutan di Aceh mencapai hampir 30.687 hektare sepanjang 2026.
Isu kerusakan hutan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan risiko bencana ekologis yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.
Alma, perwakilan Flower Aceh, mengatakan aksi bendera putih tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus seruan agar pemerintah tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak bencana.
“Melalui aksi damai ini, saya ingin menyampaikan bahwa Aceh belum sepenuhnya pulih. Di balik berbagai upaya pemulihan, masih ada masyarakat yang berjuang menghadapi dampak bencana, kehilangan, dan kondisi kehidupan yang belum kembali normal,” kata Alma.
Ia menegaskan, kehadiran masyarakat, terutama kelompok perempuan dan korban bencana dari berbagai daerah, merupakan pesan bahwa pengalaman dan penderitaan warga terdampak harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan juga menyuarakan harapan agar pemerintah benar-benar hadir dan bertanggung jawab dalam memastikan pemulihan Aceh berjalan secara menyeluruh.
“Kami datang bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga menyuarakan harapan agar pemerintah benar-benar hadir dan bertanggung jawab dalam proses pemulihan Aceh,” ujarnya.
Koalisi berharap berbagai persoalan yang disampaikan melalui aksi tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut konkret dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Mereka juga mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana harus menempatkan keselamatan, kebutuhan, dan hak masyarakat terdampak sebagai prioritas, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam proses membangun kembali Aceh.









