Banda Aceh – Penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh. Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko harus dilakukan secara terencana, mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pascabencana.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok paparan Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah saat menjadi pemateri dalam diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Bencana Hidrometeorologi Sumatera yang diselenggarakan Perum LKBN ANTARA Biro Aceh di Auditorium Lantai 2 Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).
Diskusi yang mengusung tema “Percepat Pemulihan, Bangun Ketangguhan Aceh” tersebut menjadi ruang evaluasi penanganan bencana sekaligus membahas strategi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi serta membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.
Dalam paparannya, AKBP T. Ricki Fadlianshah mengulas pengalaman Polres Aceh Selatan dalam menangani bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut mencakup kesiapsiagaan personel, respons tanggap darurat, evakuasi masyarakat, pengamanan jalur transportasi, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan hingga keterlibatan personel dalam pemulihan pascabencana.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Aceh Selatan yang beragam menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik kerawanan bencana berbeda. Kawasan pesisir berpotensi menghadapi banjir dan gelombang tinggi, wilayah pegunungan rawan longsor, sedangkan daerah aliran sungai berisiko mengalami luapan air ketika intensitas hujan meningkat.
Kondisi tersebut membutuhkan pemetaan wilayah rawan bencana, sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta koordinasi yang kuat antarlembaga dan seluruh unsur penanggulangan bencana.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan rumah, jalan, jembatan dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, akses transportasi hingga mata pencaharian masyarakat.
Dalam situasi tersebut, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat menjadi bagian penting dari upaya penanganan bencana. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, personel turut membantu evakuasi warga, memastikan kelancaran distribusi bantuan, mengamankan jalur transportasi serta memantau lokasi terdampak.
Kapolres juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penanganan bencana, mulai dari luasnya wilayah terdampak, keterbatasan akses menuju lokasi, kebutuhan pendataan kerusakan secara akurat, ketersediaan sarana dan alat berat, ancaman bencana susulan hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu sejak tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses pembangunan kembali juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan tingkat kerawanan wilayah agar risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalkan.
Sejumlah prioritas pemulihan di Aceh Selatan turut menjadi perhatian, meliputi perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pemulihan perumahan masyarakat, penguatan ekonomi, pemulihan pelayanan publik serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
“Bencana mungkin merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan, tetapi tidak boleh meruntuhkan solidaritas dan semangat kita untuk bangkit bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan dan pemulihan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah, TNI-Polri, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama membangun daerah yang lebih aman dan tangguh.
Melalui refleksi tersebut, pengalaman penanganan bencana di Aceh Selatan diharapkan menjadi pembelajaran dalam memperkuat sistem mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, membangun koordinasi lintas sektor serta mendorong pemulihan yang lebih cepat, terencana dan berkelanjutan.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, yakni Ir. Faizal Adriansyah, M.Si., akademisi sekaligus Widyaiswara Ahli Utama LAN RI; Bayu Arie Wibowo, S.T., Manager Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi PT PLN UID Aceh; Hasyim Abdullah, Regional Business Control Manager RO 1 BSI Aceh; Dr. Drs. Amran, M.T., Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri sekaligus Juru Bicara Satgas PRR; Mochamad Husni, VP Corporate Communication PT Astra Agro Lestari; Febrianto Budi Anggoro, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Aceh; serta Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah. Diskusi dipandu oleh Nurul Hasanah.









