Jakarta — Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas lembaga yang digelar di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami melakukan analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Keberhasilan tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi modal kuat untuk konsolidasi dan kolaborasi yang lebih baik ke depan,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Fokus utama rapat adalah penguatan pengawalan produksi jagung dari hulu ke hilir serta peningkatan kesejahteraan petani binaan Polri.
Brigjen Langgeng menyampaikan, capaian nasional pada 2025 yang berhasil tanpa impor jagung pakan ternak menjadi pijakan penting untuk menyusun strategi lanjutan pada 2026.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya dalam pengamanan, tetapi juga sebagai penggerak stabilitas pangan nasional.
Fasilitasi KUR, kepastian serapan hasil panen oleh Bulog, serta keterlibatan industri pakan ternak diharapkan mampu menjaga harga jagung tetap stabil, memperkuat posisi tawar petani, dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
