Jakarta — Pemerintah Aceh memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemungkinan bencana susulan di sejumlah wilayah setelah bencana hidrometeorologi melanda beberapa daerah. Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, meminta alat berat, khususnya ekskavator, disiagakan di daerah terdampak dan sejumlah titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Permintaan tersebut disampaikan Dek Fadh saat memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Rapat itu turut diikuti Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, sejumlah kepala daerah lainnya serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Pembahasan difokuskan pada penanganan bencana yang masih berlangsung sekaligus persiapan menghadapi potensi bencana susulan pada musim penghujan akhir tahun.
Dek Fadh mengatakan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum kondisi darurat terjadi. Karena itu, alat berat perlu ditempatkan di wilayah yang membutuhkan agar dapat segera dikerahkan ketika terjadi banjir, longsor maupun kondisi darurat lainnya.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, ia meminta para bupati dan wali kota yang daerahnya terdampak segera mengajukan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Aceh dan Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Permohonan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menginventarisasi kebutuhan alat berat di masing-masing daerah dan menempatkannya berdasarkan kondisi serta tingkat kerawanan di lapangan.
Selain kesiapan alat berat, kondisi sungai juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dek Fadh mengapresiasi langkah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang terus melakukan penanganan sungai setelah sejumlah wilayah Aceh dilanda banjir dan longsor.
Menurutnya, material yang terbawa banjir dan longsor menyebabkan sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan maupun perubahan kondisi. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir ketika curah hujan kembali meningkat.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta ikut melakukan pemetaan terhadap sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan maupun tertutup material pascabencana.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh menekankan penanganan sungai tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya juga perlu bergerak melakukan pembersihan dan penanganan titik-titik rawan.
Ia meminta normalisasi dan pembersihan sungai tidak menunggu sampai hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Daerah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor dan sedimentasi berat dinilai perlu mendapat perhatian lebih awal.
Koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I dan pemerintah pusat pun akan terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan terpadu.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan alat berat tersedia, titik rawan terpetakan dan kondisi sungai yang berpotensi memicu banjir dapat ditangani sebelum memasuki periode penghujan dengan curah hujan tinggi.
Pemerintah Aceh berharap kesiapan tersebut dapat mempercepat respons apabila terjadi bencana susulan sekaligus menekan risiko banjir di sejumlah wilayah Aceh pada penghujung tahun.
