Banda Aceh – Organisasi masyarakat sipil Flower Aceh menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan, pemenuhan hak korban konflik, serta pembangunan ketangguhan komunitas sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Flower Aceh Riswati, Rabu (30/9/2026), dalam forum yang membahas agenda Women, Peace and Security (WPS), penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Generasi III serta pemulihan pascabencana.
Riswati mengatakan perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik, tetapi juga harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurutnya, perempuan harus terbebas dari kekerasan, korban konflik memperoleh pemulihan yang layak, kelompok rentan memiliki akses terhadap layanan, serta perempuan memiliki ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Dalam refleksi yang melibatkan komunitas perempuan akar rumput di 10 kabupaten wilayah kerja Flower Aceh, disebutkan bahwa partisipasi perempuan di tingkat desa, komunitas hingga kebijakan daerah menunjukkan kemajuan. Namun, keterlibatan tersebut dinilai belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan keputusan.
Sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya pemulihan bagi korban konflik, korban kekerasan berbasis gender dan korban bencana. Flower Aceh juga menyoroti lemahnya ekosistem yang mendukung kepemimpinan perempuan serta norma sosial dan budaya yang membatasi ruang partisipasi perempuan.
Riswati menilai agenda perdamaian Aceh belum sepenuhnya selesai. Pemenuhan hak korban konflik, menurutnya, masih membutuhkan langkah konkret mencakup pengungkapan kebenaran, keadilan, reparasi dan reintegrasi sosial.
Flower Aceh juga menyoroti pentingnya memastikan rekomendasi pemulihan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh diterjemahkan ke dalam kebijakan, program dan penganggaran berkelanjutan.
Dalam paparannya, Riswati menggarisbawahi momentum penyusunan RAN P3AKS Generasi III periode 2025–2029 yang memperluas cakupan isu perempuan, perdamaian dan keamanan pada berbagai konteks, termasuk konflik sosial, bencana, perubahan iklim, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan berbasis gender online dan keamanan digital.
Program tersebut menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor dalam upaya pencegahan, perlindungan, partisipasi dan pemberdayaan.
Menurut Riswati, tantangan penyusunan kebijakan saat ini adalah kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah didorong memastikan setiap kebijakan memiliki dukungan anggaran, sumber daya manusia, indikator kinerja, data memadai serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Aceh dinilai memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mendukung agenda tersebut, di antaranya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelindungan Hak Perempuan serta berbagai regulasi daerah terkait perlindungan perempuan dan implementasi RAD P3AKS.
Riswati juga mengingatkan bahwa ketangguhan tidak boleh dimaknai sebagai upaya meminta perempuan menanggung risiko lebih besar. Menurutnya, pembangunan harus menciptakan sistem yang lebih adil agar perempuan memiliki akses setara terhadap informasi, layanan, sumber daya dan proses pengambilan keputusan.
Flower Aceh mendorong pemerintah pusat menjadikan Aceh sebagai wilayah prioritas pelokalan RAD P3AKS Generasi III. Organisasi tersebut juga meminta penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta indikator yang mengukur kepemimpinan dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan.
Kepada Pemerintah Aceh, Flower Aceh merekomendasikan integrasi perlindungan perempuan, kesetaraan gender, inklusi sosial dan ketangguhan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, disertai dukungan anggaran yang memadai.
Riswati menegaskan Aceh yang tangguh adalah Aceh yang mampu membangun sistem yang adil, memulihkan korban, melindungi kelompok rentan serta memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk memimpin dan menentukan masa depan daerah.









