Banda Aceh – Organisasi masyarakat sipil Flower Aceh menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan, pemenuhan hak korban konflik, serta pembangunan ketangguhan komunitas sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam forum yang mengangkat agenda Women, Peace and Security (WPS), implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Generasi III, serta upaya pemulihan pascabencana.
Hal Tersebut di sampaikan Direktur Eksekutif Flower Aceh Riswati pada Rabu 30 September 2026, ia menekankan bahwa perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik, tetapi juga harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, perempuan harus terbebas dari kekerasan, korban konflik memperoleh pemulihan yang layak, kelompok rentan memiliki akses terhadap layanan, serta perempuan memiliki ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Dalam refleksi yang melibatkan komunitas perempuan akar rumput di 10 kabupaten wilayah kerja Flower Aceh, terungkap bahwa partisipasi perempuan di tingkat desa, komunitas, hingga kebijakan daerah menunjukkan kemajuan. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan.
Sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, mulai dari belum optimalnya pemulihan bagi korban konflik, korban kekerasan berbasis gender, dan korban bencana, hingga lemahnya ekosistem yang mendukung kepemimpinan perempuan. Selain itu, norma sosial dan budaya masih menjadi faktor yang membatasi ruang partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.
Riswati menilai bahwa agenda perdamaian Aceh belum sepenuhnya selesai. Pemenuhan hak korban konflik masih membutuhkan langkah-langkah konkret yang mencakup pengungkapan kebenaran, keadilan, reparasi, dan reintegrasi sosial. Organisasi ini juga menyoroti pentingnya memastikan rekomendasi pemulihan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan penganggaran yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Riswati menggarisbawahi momentum implementasi RAN P3AKS Generasi III periode 2025-2029 yang memperluas cakupan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan pada berbagai konteks, termasuk konflik sosial, bencana, perubahan iklim, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan berbasis gender online, dan keamanan digital. Program tersebut menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan, perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan.
Menurut Riswati, tantangan terbesar implementasi kebijakan saat ini adalah kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dukungan anggaran, sumber daya manusia, indikator kinerja, data yang memadai, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Aceh dinilai memiliki modal kebijakan yang kuat untuk mendukung agenda tersebut. Di antaranya adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelindungan Hak Perempuan, serta berbagai regulasi daerah terkait perlindungan perempuan dan implementasi RAN P3AKS. Kehadiran instrumen kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi agenda perlindungan perempuan, perdamaian, dan ketangguhan dalam pembangunan daerah.
Riswati juga mengingatkan bahwa konsep ketangguhan tidak boleh dimaknai sebagai upaya meminta perempuan menanggung risiko lebih besar. Sebaliknya, pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil sehingga perempuan memiliki akses yang setara terhadap informasi, layanan, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan.
Sebagai bagian dari rekomendasinya, Riswati mendorong pemerintah pusat menjadikan Aceh sebagai wilayah prioritas pelokalan RAN P3AKS Generasi III. Organisasi ini juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga, serta penguatan indikator yang mengukur kepemimpinan dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan.
Kepada Pemerintah Aceh, Riswati merekomendasikan integrasi agenda perlindungan perempuan, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan ketangguhan ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Flower Aceh menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai agar kebijakan yang telah disusun dapat diwujudkan secara nyata di tingkat masyarakat.
Riswati juga menegaskan bahwa Aceh yang tangguh adalah Aceh yang mampu membangun sistem yang adil, memulihkan korban, melindungi kelompok rentan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memimpin dan menentukan masa depan daerah. Perlindungan, pemulihan, partisipasi, kepemimpinan, keadilan, dan perdamaian harus berjalan beriringan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
