Banda Aceh — Partai Darul Aceh (PDA) memasuki fase baru setelah Musyawarah Raya (Mura) III menetapkan Tgk. H. Habibie Waly Al-Khalidi atau Abuya Habibie Waly sebagai Ketua Umum DPP PDA periode 2026–2032.
Mura III berlangsung pada 4–6 September 2026 di Hotel Rasamala, Banda Aceh. Forum tersebut tidak hanya memilih kepengurusan baru, tetapi juga membahas perubahan identitas PDA setelah partai lokal Aceh itu kembali menghadapi persoalan ambang batas elektoral.
Dalam struktur baru, Habibie Waly didampingi Eddi Shadiqin sebagai Sekretaris Jenderal dan Muhammad Saddam sebagai Bendahara Umum DPP PDA periode 2026–2032. Habibie Waly ditetapkan melalui mekanisme aklamasi.
Pergantian kepemimpinan itu berlangsung ketika PDA tengah menghadapi pekerjaan rumah serius: bagaimana mempertahankan eksistensi partai sekaligus mengembalikan daya tawarnya dalam politik elektoral Aceh.
Ketua Panitia Mura III PDA, Muhammad Saddam, mengatakan forum tersebut menghasilkan tiga alternatif nama yang disiapkan untuk perubahan identitas partai.
“Ada tiga nama yang kita hasilkan dalam hasil Mura, yaitu Partai Daurah Aceh, Partai Duta Aceh, dan Partai Daulah Aceh,” kata Saddam, Senin (7/9/2026).
Namun, tiga nama tersebut belum dapat diposisikan sebagai nama resmi baru PDA. Ketiganya masih menjadi alternatif hasil Mura untuk proses perubahan identitas partai.
Perubahan juga menyentuh desain bendera. Saddam mengatakan posisi nama partai yang sebelumnya berada di bawah lambang bintang bulan akan dipindahkan ke sisi kiri secara vertikal.
“Kemudian ada penambahan dua garis hitam di sisi atas dan bawah. Sebelumnya cuma dua garis hitam, sekarang jadi empat,” ujarnya.
Lambang bintang bulan juga direncanakan bergeser dari posisi tengah ke arah atas.
Agenda perubahan identitas tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi PDA bukan semata pergantian figur di tingkat elite. Partai ini sedang mencoba melakukan pembenahan organisasi sekaligus mencari formula agar tetap memiliki ruang dalam kontestasi politik Aceh.
Mura III sendiri sejak awal diarahkan sebagai forum evaluasi perjalanan organisasi dan penyusunan arah politik untuk lima tahun mendatang. Forum tersebut mengusung tema “Transformasi PDA Menuju Partai yang Solid, Kokoh dan Terpercaya”.
Masuknya Habibie Waly sebagai ketua umum membawa dimensi lain. Ia merupakan figur yang memiliki latar belakang kuat dalam lingkungan keulamaan Aceh. Pilihan tersebut dapat dibaca sebagai upaya menguatkan kembali karakter sosial-keagamaan yang selama ini menjadi salah satu identitas politik PDA.
Namun modal sosial tidak otomatis berubah menjadi modal elektoral.
Di sinilah kepemimpinan baru PDA akan menghadapi ujian sebenarnya. Habibie Waly harus membuktikan bahwa jaringan sosial, basis keulamaan dan struktur organisasi dapat diterjemahkan menjadi dukungan politik konkret.
Sementara itu, posisi Eddi Shadiqin sebagai Sekjen memberikan kesinambungan pengalaman organisasi. Muhammad Saddam yang sebelumnya menjadi Ketua Panitia Mura III kini masuk ke posisi Bendahara Umum.
Konfigurasi tersebut memperlihatkan kombinasi antara figur ulama, pengalaman organisasi dan generasi penggerak internal partai.
PDA sebelumnya juga pernah melakukan perubahan identitas. Sejarah partai mencatat perubahan nama dari Partai Daulat Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Daerah Aceh hingga Partai Darul Aceh.
Kini, perubahan kembali berada di atas meja.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah PDA akan berganti nama dan bendera. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah perubahan identitas itu mampu menjawab problem politik yang sebenarnya.
Sebab, nama baru tidak otomatis menghasilkan suara baru.
Dengan kepemimpinan Habibie Waly untuk enam tahun ke depan, PDA kini memasuki babak konsolidasi. Keberhasilan transformasi tersebut pada akhirnya akan diukur bukan dari seberapa sering identitas partai berganti, tetapi dari kemampuan membangun organisasi, memperluas basis pemilih dan kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Aceh.
