Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk keprihatinan sekaligus desakan kepada pemerintah agar mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan maksimal. Mulai dari relokasi masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan bencana, pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, hingga pemulihan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Massa menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan darurat. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan kepastian tempat tinggal, perlindungan, serta pemulihan ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Dalam orasi yang disampaikan, peserta aksi turut menyoroti kerusakan lingkungan di Aceh. Mereka menyebutkan, masyarakat Aceh kehilangan kawasan hutan hampir 30.687 hektare sepanjang 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena kerusakan hutan dan lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana ekologis.
Selain persoalan lingkungan dan infrastruktur, aksi tersebut juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang kerap menghadapi risiko lebih besar dalam situasi bencana.
Salah satu lembaga yang terlibat dalam aksi, Balai Syura Ureung Inong Aceh, menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait.
Presidium Balai Syura, Rukiyah Hanum, menegaskan bahwa pemenuhan hak korban harus dilakukan secara menyeluruh melalui penanganan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak di Aceh maupun Sumatera.
Balai Syura juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dengan menyediakan layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan mereka. Termasuk menjamin keamanan di hunian sementara (huntara) melalui penyediaan bilik terpisah, penerangan, sanitasi layak, serta mekanisme pencegahan dan pengaduan kekerasan.
Di sektor kesehatan, pemerintah didesak mendekatkan pelayanan kepada para korban, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dukungan psikososial, serta layanan kesehatan keliling bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara dalam bidang pendidikan, Balai Syura meminta percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dan penyediaan ruang belajar sementara yang aman dan layak agar anak-anak korban bencana tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta menyediakan bantuan modal usaha, memulihkan lahan pertanian dan perikanan, serta memberikan pelatihan keterampilan, terutama bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.
Tak hanya itu, Balai Syura menekankan pentingnya pelibatan perempuan secara bermakna dalam seluruh tahapan pemulihan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga pengawasan. Organisasi masyarakat sipil perempuan juga harus diberikan ruang untuk terlibat.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah diminta menerapkan pendataan korban berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas. Transparansi penggunaan anggaran serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana juga dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan publik.
Balai Syura menegaskan, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus memastikan seluruh korban memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan untuk bangkit kembali.
Melalui aksi bendera putih tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Bagi masyarakat terdampak, pemulihan bukan sekadar janji, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan dan masa depan mereka.









