Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (15/5/2025).
Acara tersebut menghadirkan ratusan peserta dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD RI, Forkopimda Aceh, DPRA, kepala SKPA, bupati/wali kota, akademisi, dunia usaha, perbankan, LSM, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran beragam unsur ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan Aceh.
Dalam forum itu, Fadhlullah menegaskan perlunya enam gugus tugas (task force) berdaya gerak tinggi. Menurutnya, langkah ini menjadi strategi agar eksekusi program tidak terjebak pada pola business as usual.
Enam desk tersebut meliputi:
- Pengetasan Kemiskinan dan Stunting – integrasi program sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, serta pemanfaatan BLU rumah sakit daerah.
- Penguatan Birokrasi dan Good Governance – penerapan Aceh Digital Single Window untuk memangkas waktu perizinan usaha dan investasi.
- Percepatan Investasi dan Industri – fokus pada realisasi FTZ Sabang, KEK Arun, serta layanan after-care bagi investor.
- Kemandirian Pangan dan Pengurangan Defisit Antar Daerah – pembangunan sentra beras premium, bawang, hasil bumi, dan cold chain hasil laut, sehingga Aceh bisa menjadi “Brebes-nya Sumatra.”
- Pengembangan Pariwisata Halal – sertifikasi destinasi, pembukaan charter flight, dan penyelenggaraan Aceh International Halal Festival.
- Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi – optimalisasi PAD digital serta penerapan skema asset recycling.
“Keberhasilan enam desk ini butuh kolaborasi menyeluruh. Karena itu, kami berharap dukungan regulasi dari Kemendagri agar KPBU lintas kabupaten lebih mudah, BUMD makin kuat, dan perda investasi lebih harmonis,” tegas Fadhlullah.
Lebih lanjut, Fadhlullah mendorong pemerintah pusat menambah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh. Selain itu, ia menekankan pentingnya revisi UUPA agar dana Otsus tetap diperpanjang.
“Pertumbuhan ekonomi Aceh sangat ditopang oleh dana pusat. Oleh karena itu, kami berharap DPR dan DPD RI dapat memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional,” ujarnya menambahkan.
Pesan Kemendagri
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, dalam sambutan virtual, mengingatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa parsial, melainkan harus menyeluruh,” tandasnya.
