Banda Aceh – Meskipun perempuan memegang peran dominan dalam berbagai aktivitas perawatan keluarga dan masyarakat namun keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh dinilai masih belum optimal.
Hal tersebut terungkap dalam hasil Rapid Gender Assessment Flower Aceh-LBH Apik Aceh-Kalyanamitra-Asosiasi LBH Apik-WLHL yang dipaparkan Direktur Flower Aceh, Riswati, pada Rapat Koordinasi Tematik Perempuan Aceh bertajuk Penguatan Agensi Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengurangan Risiko Bencana di Banda Aceh, Kamis (16/7/2026).
Forum yang digelar Flower Aceh bersama Balai Syura dengan dukungan Permampu-INKLUSI itu membahas penguatan peran perempuan dalam kebijakan kebencanaan.
Bersama lembaga mitra di enam desa yang tersebar di beberapa kabupaten, Penilaian difokuskan pada tiga isu utama, yaitu beban kerja perawatan, risiko kekerasan berbasis gender, serta partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pascabencana.
Hasil kajian menunjukkan bahwa 94,17 persen pekerjaan perawatan dan urusan rumah tangga pascabencana masih ditanggung oleh perempuan. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya beban yang harus dipikul perempuan, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun mendukung proses pemulihan setelah bencana.
Selain itu, hasil asesmen juga mengungkap bahwa kondisi di sejumlah lokasi pengungsian belum sepenuhnya ramah bagi perempuan. Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, misalnya, ditemukan dugaan kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan kelompok rentan saat terjadi bencana.
Di sisi lain, meski perempuan memiliki kontribusi besar dalam penanganan dampak bencana, ruang mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Data menunjukkan hanya 44 persen perempuan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sementara 13 persen responden mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali.
Direktur Flower Aceh, Riswati, menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kebijakan penanganan bencana yang perlu segera diperbaiki.
“Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak, tetapi juga aktor penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan. Tanpa pelibatan yang bermakna, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak menjawab kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan,” ujar Riswati.
Ia juga menilai penyediaan ruang aman, layanan perlindungan yang mudah diakses, serta penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin merupakan langkah penting untuk memastikan respons bencana lebih inklusif dan berkeadilan.
Kajian tersebut juga mencatat masih terbatasnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta belum meratanya distribusi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif.
Karena itu, Flower Aceh mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan penanganan bencana yang responsif gender. Rekomendasi yang disampaikan meliputi penyediaan ruang aman bagi perempuan dan anak, penguatan layanan perlindungan hingga tingkat desa, penggunaan data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan penanganan dan pemulihan pascabencana.
