Aceh Utara — Respon kemanusiaan terhadap banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, mulai bergeser dari sekadar distribusi bantuan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Flower Aceh, Lifeguards Aceh, serta Penabulu–Oxfam melalui dukungan Hong Kong Disaster Relief Fund (DRA) menjadi contoh praktik baik dalam penanganan bencana berbasis perlindungan dan inklusi sosial.
Program yang berlangsung pada 1–6 April 2026 ini menjangkau delapan desa terdampak, yakni Babah Buloh, Meunasah Pulo, Blang Reuling, Riseh Teungoh, Riseh Tunong, Payarabo Lhok, Blang Teurakan, dan Gunci.
Koordinator Program Penabulu–Oxfam, Anggoro Budi Prasetyo, menegaskan bahwa respon yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keberpihakan pada kelompok rentan.
“Respon cepat harus diiringi dengan perspektif perlindungan. Rapid assessment, integrasi dukungan psikososial (PSS) dan pencegahan kekerasan berbasis gender (GBV), serta monitoring distribusi menjadi kunci agar bantuan benar-benar inklusif, transparan, dan berdampak jangka panjang,” ujarnya.
Intervensi yang dilakukan mencakup distribusi bantuan dasar berupa shelter kit, hygiene kit, dan bahan pangan, yang dipadukan dengan dukungan psikososial serta edukasi pencegahan kekerasan berbasis gender. Untuk menjaga akuntabilitas, seluruh proses distribusi dipantau melalui mekanisme On Distribution Monitoring (ODM).
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan harus mengintegrasikan prinsip keadilan gender dan inklusi sosial (GEDSI) di setiap tahap.
“Bencana kerap memperbesar ketimpangan yang sudah ada. Karena itu, perlindungan bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari respon kemanusiaan. Kami memastikan seluruh proses, dari asesmen hingga evaluasi, mengedepankan perspektif tersebut,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak akhir November, Flower Aceh telah aktif melakukan respon kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.
Di lapangan, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap dan partisipatif dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat setempat. Ketua Lifeguards Aceh, T. Ayatullah Bani Baeit, menyebut pendekatan ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami memastikan proses berjalan tertib, merata, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan,” jelasnya.
Bagi penyintas, bantuan ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan moral. Khairunnisa, salah satu warga terdampak yang rumahnya sempat tertutup lumpur, mengaku merasakan dampak langsung dari program tersebut.
“Kami sangat terbantu, apalagi dengan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Tapi yang paling penting, kami merasa diperhatikan dan didengar, khususnya sebagai perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dalam situasi seperti ini,” ungkapnya.
Menariknya, Khairunnisa kini turut terlibat dalam respon kemanusiaan bersama jaringan komunitas, menunjukkan transformasi penyintas menjadi agen perubahan di tingkat lokal.
Kolaborasi lintas lembaga ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya cepat, tetapi juga harus sensitif secara sosial dan berorientasi jangka panjang. Tanpa pendekatan inklusif, bantuan berisiko tidak menyentuh kelompok paling rentan.
Ke depan, Penabulu–Oxfam dan mitra berharap model respon ini dapat direplikasi sebagai strategi penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas di Aceh.
“Ketangguhan tidak dibangun secara instan. Ia lahir dari kolaborasi, kepemimpinan lokal, dan keberpihakan pada mereka yang paling membutuhkan,” tutup Ayatullah.
