Banda Aceh – Klaim pemerintah pusat yang menyebut tidak ada lagi pengungsi banjir di Aceh, bahkan disebut telah “100 persen” keluar dari tenda, menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Se-Aceh, Misbah Hidayat, menilai pernyataan tersebut tidak sekadar keliru, tetapi berpotensi menyesatkan publik karena tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Ketika negara menyatakan tidak ada pengungsi, sementara ribuan warga masih tinggal di tenda, itu bukan lagi kesalahan data. Itu manipulasi realitas,” ujar Misbah, 22 Maret 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Maret 2026, masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang bertahan di pengungsian di sejumlah wilayah terdampak banjir, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Timur.
Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah laporan lapangan juga mengindikasikan bahwa sebagian pengungsi masih menghadapi keterbatasan akses hunian sementara, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Penggunaan diksi “100 persen”, menurut Misbah, bukan sekadar pilihan kata, tetapi memiliki implikasi besar terhadap persepsi publik. Klaim absolut tersebut dinilai berpotensi menutup ruang kritik serta mengaburkan urgensi penanganan bencana yang belum tuntas.
“Kalimat itu menciptakan kesan seolah krisis sudah selesai. Padahal, realitasnya belum,” katanya.
Sejumlah pihak juga menyoroti adanya kecenderungan narasi optimistis yang tidak diimbangi dengan transparansi data. Dalam beberapa kasus, kondisi darurat disebut-sebut dipresentasikan sebagai situasi terkendali, sementara persoalan mendasar seperti distribusi bantuan dan pembangunan hunian belum sepenuhnya terselesaikan.
Di lapangan, warga terdampak dilaporkan masih menjalani kehidupan dalam keterbatasan, termasuk menjelang Idul Fitri. Sebagian masih tinggal di tenda darurat yang seharusnya bersifat sementara, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi penanganan bencana serta akurasi pelaporan dari tingkat daerah hingga pusat.
Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menegaskan bahwa transparansi dan akurasi data menjadi kunci dalam memastikan kebijakan penanganan bencana tepat sasaran. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang evaluasi publik terhadap klaim-klaim yang disampaikan.
“Rakyat tidak membutuhkan narasi yang menenangkan, tetapi kejujuran dan tindakan nyata,” tegas Misbah.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi terkait perbedaan antara klaim pemerintah dan data lapangan tersebut.
Namun, perdebatan ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik dalam memastikan proses pemulihan pasca bencana berjalan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
