Banda Aceh — Memperingati kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025, sejumlah organisasi perempuan dan masyarakat sipil di Aceh menggelar webinar bertema “Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender”, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Flower Aceh bersama Komnas Perempuan, Universitas Binus, Islamic Relief Indonesia, KontraS Aceh, Balai Syura, Sekolah HAM Perempuan, FORHATI Aceh, FAMM Sumatera, Forum Anak Tanah Rencong, dan Lentera Habibi.
Webinar ini bertujuan memperkuat kesadaran publik mengenai meningkatnya kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang kini menjadi ancaman serius bagi perempuan di Aceh dan Indonesia.
Koordinator Divisi Kajian, Publikasi, dan Pendidikan Flower Aceh, Hendra Lesmana, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi perempuan untuk berkarya dan berpartisipasi. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga memunculkan bentuk kekerasan baru seperti: doxing, penyebaran konten intim nonkonsensual, peretasan, ancaman digital dan ujaran kebencian berbasis gender
“Intimidasi digital ini berdampak serius pada mental, keamanan, dan ruang gerak perempuan,” tegas Hendra.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di masa konflik, tetapi kini juga hadir dalam bentuk kekerasan digital.
“Dulu perempuan menghadapi kekerasan struktural karena konflik. Hari ini mereka menghadapinya lagi, di jalanan dan di layar ponsel mereka. Perempuan tidak boleh terus dibebani tanggung jawab individu. Negara harus hadir,” ujarnya.
Dosen Universitas Binus, Ika Dyah AR, menekankan bahwa kekerasan digital sering kali meninggalkan trauma yang tidak kasat mata.
“Ruang digital seharusnya menjadi ruang inspirasi, bukan medan baru kekerasan. Keamanan siber adalah garis pertahanan penting, dan negara serta platform digital wajib memastikan ruang online yang aman,” katanya.
Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh, Ernawati, menyoroti cepatnya ruang digital berubah menjadi ruang yang rentan bagi perempuan, bahkan hingga ke tingkat komunitas.
“Risiko KBGO meningkat dan butuh perhatian serius. Kolaborasi semua pihak penting untuk memastikan ruang digital yang aman,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menegaskan bahwa literasi keamanan digital kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perempuan dan kelompok rentan.
“Keamanan digital adalah hak asasi manusia. Negara punya tanggung jawab memastikan ruang digital yang aman bagi perempuan, anak, dan kelompok marjinal agar mereka bisa berekspresi dan berkontribusi tanpa intimidasi,” tegasnya.
Moderator webinar, Niswah, mahasiswi FISIP USK, menutup diskusi dengan ajakan memperkuat literasi digital, menghapus budaya menyalahkan korban, serta mendorong regulasi dan perlindungan yang efektif dari negara.
Koordinator Bidang Acara Kampanye 16 HAKTP, Gebrina Rezeki, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan kampanye akan berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember 2025, melibatkan berbagai organisasi perempuan dan lembaga terkait di Aceh.
