Banda Aceh — Partai Perjuangan Aceh (PPA) secara resmi menggelar Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (21/10/2025).
Acara ini menjadi tonggak penting lahirnya partai lokal baru yang membawa semangat “Bersatu dalam Kepemimpinan, Berjuang untuk Perubahan.”
Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya tamu kehormatan dari Malaysia, Gubernur Aceh, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Anggota DPR RI Nasir Jamil, Anggota DPD RI Darwati A. Gani, serta jajaran Forkopimda dan ratusan kader PPA dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PPA Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE., M.Kes., menyampaikan rasa syukur atas dukungan seluruh pihak yang telah mengawal perjalanan PPA sejak berdiri pada tahun 2024.
“Saya asli putroe Aceh. Saya mendirikan universitas untuk anak-anak Aceh karena saya percaya pendidikan adalah kunci kemajuan. Partai ini hadir untuk memperjuangkan Aceh agar menjadi provinsi yang maju dan bermartabat,” ujar Marniati penuh semangat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada suaminya, Dedi Zefrizal, ST., dan Sekjen PPA Rayuan Sukma yang disebut sebagai mitra strategis dalam membangun partai. Meski baru satu tahun berdiri, kata Marniati, PPA telah menunjukkan soliditas tinggi dan bergerak seperti partai berpengalaman.
“Bekerjalah untuk rakyat. Hadirlah di tengah masyarakat dengan ketulusan. Jalankan politik yang bersih, dan jadikan perjuangan ini untuk mencerdaskan bangsa,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Partai Perjuangan Aceh.
“Atas nama Menteri Hukum dan HAM, kami mengucapkan selamat kepada PPA. Jadikan momentum ini sebagai kebangkitan politik lokal yang membawa perubahan nyata bagi Aceh,” katanya.
Ia menegaskan, PPA hadir dengan identitas politik yang kuat dan komitmen jelas, berbeda dari sejumlah partai lama yang berganti nama karena tumpang tindih dengan partai nasional.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Almuniza Kamal, menilai kehadiran PPA sejalan dengan semangat otonomi khusus Aceh sesuai MoU Helsinki.
“Partai politik lokal harus menjadi jembatan aspirasi rakyat, bukan simbol kekuasaan. Kami berharap PPA hadir dengan semangat perjuangan untuk kemajuan Aceh,” ujarnya.
Selain deklarasi dan pelantikan, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial partai terhadap masyarakat Aceh.
Partai Perjuangan Aceh sendiri berdiri pada tahun 2024 dengan visi membangun Aceh melalui politik bersih, cerdas, dan beretika, serta misi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur politik yang transparan dan berkeadilan.
“Kami berkomitmen mengembalikan kejayaan Aceh melalui perjuangan nyata dan politik yang bermartabat,” tutup Marniati.
