Aceh Besar — Peran perempuan dalam menjaga perdamaian, pemulihan pascakonflik, aksi kemanusiaan hingga membangun ketangguhan masyarakat menjadi sorotan dalam pemutaran film dokumenter Inong Peudame – Together, We Were Brave dan dialog kebijakan di Orion Hall, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, perempuan pembangun perdamaian, organisasi masyarakat sipil, generasi muda, akademisi, kelompok penyandang disabilitas hingga mitra pembangunan. Pemutaran film juga dilakukan secara terkoordinasi di sejumlah wilayah lain di Aceh.
Film dokumenter berdurasi sekitar 30 menit itu mengangkat kisah aktivis perempuan, penyintas, tokoh masyarakat, kelompok perempuan akar rumput serta berbagai penggerak perdamaian di Aceh.
Film tersebut merekam keberanian dan aksi kolektif perempuan yang ikut berkontribusi dalam perjalanan Aceh menuju perdamaian. Dokumentasi itu juga memperlihatkan keberlanjutan peran perempuan dalam mendorong rekonsiliasi, kepemimpinan inklusif dan ketangguhan masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan Aceh setelah 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Jauh sebelum perjanjian damai tersebut, perempuan Aceh telah membangun ruang bersama untuk menyuarakan perdamaian, keadilan dan partisipasi. Salah satunya melalui Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) atau Kongres Perempuan Aceh pada 2000 yang kemudian turut mendorong lahirnya Balai Syura Ureung Inong Aceh.
Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan Sesi Dialog I bertema “Ingatan, Pemulihan, dan Ketangguhan Lintas Generasi”.
Sesi tersebut dimoderatori Yuni dari Yayasan Pulih Aceh, dengan menghadirkan Ummi Hanisa, salah satu kontributor film Inong Peudame; Khalida Zia, Founder Suara; serta Yulidar dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Aceh.
Pembahasan diarahkan pada bagaimana pengalaman konflik dan proses perdamaian Aceh diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ingatan kolektif, pengalaman keluarga, kehilangan, identitas, hubungan sosial serta proses pemulihan menjadi bagian penting dalam percakapan.
Sesi tersebut juga memberikan ruang bagi perspektif generasi muda dan perempuan penyandang disabilitas mengenai makna perdamaian. Perdamaian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya konflik, tetapi juga sebagai proses panjang membangun rasa aman, kepercayaan, kesempatan berpartisipasi dan ketangguhan masyarakat.
Dalam kerangka kegiatan, sesi itu dirancang sebagai ruang edukatif dan reflektif, bukan terapi kelompok maupun forum untuk meminta peserta mengungkapkan pengalaman traumatis secara pribadi. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembahasan mengenai konflik dan pemulihan tetap berlangsung secara aman dan sensitif terhadap pengalaman peserta.
Pembahasan kemudian berlanjut pada Sesi Dialog II bertema “Kebijakan”, yang secara khusus membahas keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian, pembangunan serta upaya membangun Aceh yang tangguh.
Sesi tersebut dimoderatori Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag., Ketua Presidium Balai Syura. Narasumber yang hadir yakni Irjen Pol (Purn.) Desy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA); Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Muksalmina, S.Pd., M.Si., Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas Kesbangpol Provinsi Aceh; serta Riswati, Direktur Flower Aceh.
Dialog membahas bagaimana pembelajaran dari perjalanan perempuan Aceh dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih inklusif, khususnya terkait perlindungan perempuan, pengurangan risiko bencana, ketahanan masyarakat serta pemulihan pascabencana.
Pembahasan juga dikaitkan dengan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Generasi III 2026–2029 serta program KITA TANGGUH dari Kemenko PMK.
Salah satu perhatian utama dalam dialog adalah memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga memiliki ruang yang bermakna dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Perspektif tersebut menjadi relevan setelah bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025. Pemulihan masyarakat masih berkaitan dengan layanan dasar, mata pencaharian, dukungan psikososial, akses masyarakat di wilayah terpencil serta kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.
Dialog juga memaparkan pengalaman perempuan Aceh dalam menghadapi konflik dan menjaga perdamaian sebagai bagian dari pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperkuat respons kemanusiaan dan ketangguhan masyarakat.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Australia Aid, Kemenko PMK RI, AMAN Indonesia dan UN Women tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemutaran film dan diskusi, tetapi menghasilkan pembelajaran serta komitmen praktis untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
