Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Aceh Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., para bupati dan wali kota se-Aceh, unsur Forkopimda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta perwakilan dari Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan Basarnas.
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menekankan bahwa Aceh memiliki karakter geografis yang kompleks dan rentan bencana.
Dengan 260 pulau kecil dan garis pantai panjang, Aceh memiliki potensi besar sekaligus risiko tinggi terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, dan banjir.
“Aceh memiliki banyak pulau indah, tapi juga rentan terhadap ancaman bencana. Tahun 2024 lalu, hanya 10 daerah yang mendapatkan bantuan pusat, padahal banyak wilayah lain juga terdampak,” ujar Fadhlullah.
Wagub juga menyinggung refleksi perjalanan Aceh selama 20 tahun masa damai pasca MoU Helsinki.
Ia menegaskan, meski sempat melewati masa konflik dan pandemi, Aceh kini termasuk daerah paling kondusif di Indonesia.
“Secara de facto, Aceh baru dua dekade menikmati kedamaian. Tapi Alhamdulillah, tingkat kriminalitas dan konflik sosial kita termasuk yang terendah di Indonesia. Saat banyak daerah lain dilanda demonstrasi anarkis, Aceh tetap damai,” tutur Fadhlullah.
Ia menambahkan, pernyataan itu bukan bentuk keluhan, melainkan harapan agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar terhadap pembangunan dan kesiapsiagaan bencana di Aceh.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kepala BNPB. Ini bukti nyata perhatian pusat terhadap Aceh,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Aceh dalam membangun sistem mitigasi bencana.
Ia menegaskan, BNPB memiliki kedekatan emosional dengan Aceh dan memastikan bahwa pemerintah pusat tidak akan abai terhadap provinsi paling barat Indonesia ini.
“Saya pernah bertugas di BIN dan sangat dekat dengan Aceh. Kami hadir bukan sekadar formalitas, tapi karena kami mencintai Aceh. Letaknya yang jauh dari pusat tidak boleh membuat kita lalai,” tegasnya.
Letjen Suharyanto juga menyoroti kemiripan kondisi Aceh dengan Jepang — sama-sama berada di jalur gempa aktif.
Menurutnya, Jepang dapat menjadi mitra strategis dalam penguatan sistem mitigasi bencana di Aceh.
“Jepang sering diguncang gempa tapi tetap tangguh dan maju. Kami ingin menjajaki kerja sama dengan pemerintah Jepang agar Aceh bisa meniru model mitigasi yang efektif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, frekuensi gempa kecil di Aceh justru merupakan tanda positif, karena menjadi mekanisme pelepasan tekanan bumi.
“Kalau tidak ada gempa sama sekali, justru itu yang harus kita waspadai,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Suharyanto menegaskan bahwa sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin, isu kebencanaan menjadi prioritas nasional.
BNPB berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor — dari pemerintah daerah hingga lembaga militer dan sipil — untuk memastikan Aceh tetap tangguh menghadapi bencana.
“Kita akan terus mendampingi Aceh. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat ketahanan dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana,” pungkasnya.
