Aceh Tamiang – Pemerintah Aceh memulai gerakan tanam padi perdana pascabencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (5/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, menjadi penanda dimulainya pemulihan sektor pertanian setelah banjir dan lumpur merusak puluhan ribu hektare lahan di berbagai daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh T. Robby Irza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.
M. Nasir menegaskan, gerakan tanam perdana bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan simbol kebangkitan sektor pertanian sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan Aceh.
“Tanam perdana hari ini bukan sekadar menaburkan benih, tetapi menjadi simbol bahwa petani Aceh tetap kuat, bangkit, dan optimistis menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah ini,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah mengakibatkan sekitar 57.364 hektare lahan persawahan dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan paling parah akibat banjir bercampur lumpur.
Pemerintah Aceh, kata M. Nasir, menjadikan rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian sebagai prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Sejumlah lahan yang sebelumnya rusak kini telah selesai diperbaiki dan siap kembali dimanfaatkan oleh petani.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kodam Iskandar Muda, serta berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan lahan pertanian.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran yang bergerak cepat membantu para petani. Pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat segera kembali normal,” katanya.
M. Nasir mengungkapkan, program optimalisasi lahan terdampak bencana di 18 kabupaten/kota di Aceh telah mencapai progres sekitar 32 persen. Pemulihan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan, mulai dari optimalisasi lahan, rehabilitasi, hingga pengolahan lahan sebelum kembali ditanami.
Selain memperbaiki lahan pertanian, pemerintah juga membangun dan merehabilitasi berbagai infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi, bangunan konservasi, serta Jalan Usaha Tani (JUT), guna memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.
“Melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis lahan yang rusak akibat banjir lumpur segera kembali produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas M. Nasir.
