Banda Aceh — Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan dukungan internasional untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan peninjauan awal guna menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sembari tetap memantau perkembangan situasi bencana.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini kami sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para penanggap bencana nasional dan masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini atau early recovery,” ujar Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Sementara itu, UNICEF juga mengonfirmasi telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Aceh. Lembaga yang berfokus pada perlindungan anak tersebut tengah mengidentifikasi bidang-bidang prioritas yang dapat didukung melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
“UNICEF saat ini sedang menelaah kebutuhan yang diminta Pemerintah Aceh untuk menentukan kontribusi paling relevan dalam upaya penanganan bencana yang dipimpin oleh pemerintah,” demikian pernyataan resmi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sejak awal bencana hidrometeorologi melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta para mitra kemanusiaan untuk mendukung respons darurat.
Kantor Perwakilan PBB menyebutkan, tim UNICEF di Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, terutama di sektor kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak bencana.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta keterlibatan langsung dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong. Kedua lembaga internasional tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pemulihan pascabencana, termasuk saat penanganan bencana tsunami Aceh tahun 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF, dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam penanganan bencana besar di Aceh pascatsunami 2004,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Pemerintah Aceh berharap keterlibatan lembaga internasional dapat mempercepat proses pemulihan, memperkuat kapasitas daerah, serta memastikan perlindungan kelompok rentan selama masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
