Banda Aceh – Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera menyerukan penguatan peran perempuan dalam penanganan bencana serta mendesak pemerintah meningkatkan komitmen dalam mengatasi dampak dan penyebab bencana ekologis di wilayah tersebut.
Seruan itu disampaikan dalam peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) 2026 yang digelar secara hybrid pada 7 Maret 2026. Kegiatan tersebut diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, yang berasal dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Dalam forum tersebut, PERMAMPU mengangkat tema “Berbagi dan Belajar Bersama – Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
PERMAMPU menilai dampak bencana kerap dirasakan lebih berat oleh perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok minoritas. Namun, respons pemerintah dan relawan dinilai masih cenderung seragam serta belum sepenuhnya memenuhi standar kemanusiaan minimal.
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban dalam situasi bencana, tetapi mampu menunjukkan kepemimpinan dan solidaritas di tingkat komunitas.
Salah satunya disampaikan oleh Nurbaeti, staf lapangan Flower Aceh yang juga menjadi korban banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan pengalamannya menyelamatkan keluarga dari banjir sekaligus membantu membuka dapur umum bagi warga terdampak.
Kisah serupa datang dari Evi, aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang merupakan seorang ibu dengan disabilitas. Dalam situasi banjir bandang, ia berupaya menyelamatkan keluarga serta membantu warga dengan menghubungkan jaringan kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan.
PERMAMPU juga menyoroti meningkatnya frekuensi bencana banjir di berbagai wilayah Sumatera yang dinilai berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan lemahnya upaya mitigasi. Di beberapa daerah, banjir bahkan dianggap sebagai kejadian rutin yang berulang setiap beberapa tahun.
Selain itu, organisasi tersebut menilai respons pemerintah dalam penanganan bencana masih belum optimal, baik dari sisi tanggap darurat maupun dukungan anggaran pemulihan pascabencana.
Melalui pernyataan sikapnya, PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Sumatera mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis komunitas, melibatkan perempuan serta kelompok rentan secara bermakna, dan meningkatkan komitmen anggaran untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
