Banda Aceh — Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) tahun 2025 kembali menjadi momentum penting bagi gerakan perempuan di Aceh. Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil, jaringan perempuan, kelompok muda, dan komunitas disabilitas menggelar konferensi pers di Sinargalih Coffee, Batoh, Banda Aceh, Selasa (25/11/2025), menyerukan penguatan layanan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Presidium BSUIA, Rukiah Hanum, menyampaikan pesan kampanye tahun ini: “Kita Punya Andil Kembalikan Ruang Aman.” Ia menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi secara sistematis dan membutuhkan tindakan nyata dari seluruh pemangku kebijakan.
“Ini bukan sekadar rangkaian acara tahunan. Ini gerakan berkelanjutan untuk memastikan ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan benar-benar terwujud,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh, Mutia Juliana, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan.
Selama Januari–Oktober 2025:
- 801 kasus kekerasan perempuan dan anak dilaporkan.
- Data hanya berasal dari 13 kabupaten/kota yang memiliki UPTD Perlindungan.
- 11 kabupaten/kota lainnya belum memiliki layanan perlindungan yang memadai.
“Kita butuh percepatan pembentukan layanan terpadu di seluruh Aceh. Korban harus bisa mengakses pendampingan hukum, psikologis, dan medis tanpa hambatan,” ujar Mutia.
Perwakilan Sekolah HAM Flower Aceh, Gebrina Rezeki, menyoroti tren kekerasan digital yang meningkat drastis di kalangan perempuan muda.
“Dampaknya tidak main-main. Kekerasan online memicu trauma panjang. Ini harus menjadi alarm bagi semua pihak.”
Gebrina menekankan bahwa kampanye 16 HAKTP harus menjadi pemantik gerakan perubahan sepanjang tahun, bukan hanya pada periode kampanye.
Wakil Ketua KKR Aceh, Oni Imelva, mengungkapkan bahwa sejumlah korban yang mereka dampingi belum mendapatkan dukungan memadai dari pemerintah.
“Mulai dari pemulihan psikologis hingga pendampingan lanjutan, banyak yang belum tersentuh layanan negara.”
Perwakilan CYDC (Children Young Disability for Change), Erlyn, menyampaikan bahwa penyandang disabilitas masih rentan mengalami perundungan dan kekerasan lainnya.
“Bullying terhadap disabilitas sering terjadi, tapi jarang mendapat perhatian. Pemerintah harus menggelar sosialisasi massif dan hadir langsung di lapangan.”
Konferensi pers ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan 16 HAKTP yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember 2025. Para aktivis menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Aceh menjadi wilayah yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.
Media juga diharapkan terus mengawal isu kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kontrol publik dan memastikan suara korban tidak hilang.
