Banda Aceh — Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria Aceh menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Jumat (16/10/2026) sore.
Puluhan mahasiswa menyoroti persoalan lahan pertanian terdampak bencana, bantuan petani, kerusakan irigasi, hingga konflik hak guna usaha (HGU) yang dinilai belum mendapat penyelesaian konkret.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi petani di sejumlah wilayah Aceh. Dalam orasinya, massa menyoroti lahan pertanian pascabanjir yang disebut menjadi tandus dan tidak lagi dapat ditanami, sehingga petani mengalami kerugian hingga gagal panen.
Mahasiswa juga mempertanyakan realisasi bantuan bagi petani terdampak bencana yang menurut mereka belum terealisasi sebagaimana diharapkan. Persoalan tersebut disorot di Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga Aceh Tengah.
Selain kerusakan lahan, massa mengangkat persoalan konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Mereka menyinggung polemik lahan perkebunan Bumi Flora yang disebut terus bergejolak selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian konkret.
Mahasiswa turut menyoroti kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Mereka menilai belum terlihat tindak lanjut memadai terhadap perbaikan saluran pengairan persawahan rakyat meskipun bencana telah berlangsung hampir setahun.
Di kawasan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, massa juga menyoroti penanganan kebun masyarakat yang terdampak banjir. Mereka mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pemulihan lahan dan keberlangsungan penghidupan petani.
Sekretariat DPRA Janji Jembatani Audiensi
Sebelum menggelar aksi, mahasiswa mengaku telah mengajukan permohonan audiensi kepada anggota DPRA untuk membahas persoalan lahan pertanian terdampak bencana. Namun, permohonan tersebut disebut belum mendapat tanggapan.
Saat demonstrasi berlangsung, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA, Ismardi, S.E., M.A, menemui massa untuk menjelaskan persoalan audiensi. Pihak sekretariat menyampaikan bahwa surat permohonan bukan terkendala administrasi karena disebut tidak tersampaikan, melainkan anggota dewan sedang menjalani masa reses.
Koordinator lapangan aksi, Teuku Novriafdhal, meminta agar audiensi berikutnya dapat mempertemukan mahasiswa secara langsung dengan anggota DPRA sehingga persoalan pertanian yang disampaikan bisa dibahas dan ditindaklanjuti.
Pihak sekretariat menyatakan akan menjembatani permohonan audiensi tersebut, dengan tetap mengikuti prosedur administrasi surat-menyurat.
Aksi berlangsung damai meskipun sempat terjadi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian serta Satpol PP Kota Banda Aceh. Situasi kemudian terkendali dan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib saat waktu Magrib tiba.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta DPRA dan aparat penegak hukum menindaklanjuti aspirasi mereka terkait kerusakan lahan pertanian, bantuan pascabencana, perbaikan irigasi, serta konflik agraria.
Mahasiswa berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada penerimaan aspirasi dan rencana audiensi, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk memulihkan lahan pertanian dan melindungi kepentingan petani di Aceh.
