Banda Aceh – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat nalar kritis, meningkatkan literasi digital, dan menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Ia mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks.
Pesan tersebut disampaikan Ruddi saat mengisi Kuliah Umum Gelora Kebangsaan X yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) di Auditorium FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (15/10/2026).
Kuliah umum bertema “Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks” tersebut membahas tantangan demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital dan pengaruh algoritma terhadap pola pikir masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ruddi menjelaskan bahwa algoritma tidak hanya mengatur arus informasi yang diterima pengguna, tetapi juga memengaruhi sudut pandang dan isu yang menjadi perhatian publik. Karena itu, masyarakat perlu menggunakan teknologi secara bijak tanpa mengesampingkan kemampuan berpikir kritis.
“Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan,” ujar alumnus Akabri 1996 tersebut.
Ia juga menyoroti penyebaran hoaks yang kerap dipicu oleh judul provokatif dan informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi. Tanpa pemeriksaan fakta, pengguna media sosial berpotensi memperluas penyebaran informasi yang keliru.
“Informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau dikemas dengan judul provokatif sering kali lebih mudah memancing reaksi. Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar,” tegasnya.
Menurut Ruddi, paparan informasi dan opini serupa secara terus-menerus dapat membatasi kesempatan masyarakat melihat sudut pandang lain. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi dengan referensi tepercaya, dan tidak terburu-buru bereaksi terhadap konten yang beredar.
Ia turut mengaitkan tantangan tersebut dengan dinamika dunia yang semakin kompleks, sebagaimana tergambar dalam konsep VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible).
Dalam situasi yang penuh perubahan dan ketidakpastian, menurutnya, masyarakat membutuhkan kejernihan berpikir, ketahanan menghadapi perubahan, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan.
“Di tengah perubahan yang serba cepat dan kompleks, kita membutuhkan jeda untuk berpikir, nalar kritis untuk menilai informasi, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan. Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital,” katanya.
Ruddi menegaskan, upaya menciptakan ruang digital yang aman dan demokratis membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Polri, kata dia, hadir bersama masyarakat melalui edukasi, respons terhadap berbagai persoalan, serta penegakan hukum secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia secara khusus menekankan peran mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik yang dapat berkontribusi dalam membangun budaya literasi digital.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh di kampus harus bisa dibawa ke ruang kelas, keluarga, dan masyarakat agar semakin banyak orang yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga memperkenalkan salam dan tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat.”
Menutup pemaparannya, Ruddi mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga etika komunikasi, dan tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk memecah belah persatuan.
“Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir. Gunakan teknologi dengan nalar kritis, etika, dan semangat kebangsaan,” tutupnya.
Sementara itu, Dekan FKIP USK, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan fakultas, khususnya Program Studi PPKn.
Ia mengapresiasi kehadiran Kapolda Aceh yang bersedia mengisi kuliah umum meski baru sekitar empat bulan bertugas. Menurut Amiruddin, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian terhadap mahasiswa sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan kepolisian.
Amiruddin menyatakan FKIP USK siap bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga ketenteraman serta mendukung berbagai upaya melalui kolaborasi antarlembaga.
Ia menambahkan, sejumlah program studi di lingkungan FKIP memiliki keterkaitan dengan tugas Polri, khususnya Polda Aceh, sehingga kerja sama di bidang pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan dapat terus dikembangkan.
