Banda Aceh — Pemerintah Aceh menyatakan telah menuntaskan tindak lanjut hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Proses pembahasan tersebut melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan telah menghasilkan sejumlah penyesuaian program yang diklaim selaras dengan kondisi faktual Aceh, khususnya terkait penanganan kebencanaan.
Pemerintah Aceh menargetkan, APBA 2026 mulai memasuki tahap realisasi pada pekan kedua Februari 2026, setelah seluruh tahapan administratif diselesaikan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa evaluasi dari Kemendagri tidak hanya ditindaklanjuti secara formal, tetapi juga melalui rasionalisasi anggaran dan penyesuaian program di berbagai sektor.
Menurutnya, perubahan tersebut difokuskan pada program-program prioritas yang dinilai mendesak akibat dampak bencana yang masih dirasakan di sejumlah wilayah Aceh.
“Berbagai rasionalisasi dan penyesuaian program telah dilakukan, terutama terkait dengan program yang sesuai dengan kondisi kebencanaan di Aceh,” kata Muhammad dalam keterangan pers yang diterima redaksi LamanNews, Selasa (3/2/2026).
Ia menegaskan, langkah ini dimaksudkan agar belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Secara teknis, Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai melakukan penginputan program dan kegiatan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak Selasa (3/2/2026).
Proses input tersebut ditargetkan rampung dalam waktu singkat agar tidak menghambat tahapan berikutnya.
“Mulai hari ini SKPA sudah melakukan input SIPD berdasarkan hasil rasionalisasi tindak lanjut evaluasi. Insyaallah, proses input dapat diselesaikan besok,” ujar MTA.
Dengan selesainya tahapan ini, Pemerintah Aceh memastikan tidak ada lagi kendala administratif yang dapat menunda realisasi anggaran, terutama untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Pemerintah Aceh juga menegaskan komitmennya bahwa tindak lanjut evaluasi APBA 2026 benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat dan kondisi faktual di lapangan, bukan semata memenuhi aspek administratif.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh disebut terus mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga persatuan dan fokus pada agenda pemulihan daerah pascabencana. Pemerintah berjanji akan menyampaikan informasi terbaru secara terbuka kepada publik dan media terkait perkembangan realisasi APBA 2026.
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas belanja daerah, klaim keberpihakan APBA pada penanganan bencana ini menjadi ujian penting bagi Pemerintah Aceh untuk membuktikan bahwa anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar berdampak bagi kebangkitan Aceh.
