New York City, Amerika Serikat — Masyarakat Aceh yang bermukim di Amerika Serikat menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York City, Senin, Januari 2026.
Aksi ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan yang kian memburuk di Aceh. Liputan terkait aksi demonstrasi ini diterima redaksi LamanNews, Selasa 6 Januari 2026 dari Bustami Ibrahim, yang memantau langsung jalannya aksi di New York.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyerukan keterlibatan aktif komunitas internasional serta mendesak pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas masifnya kerusakan lingkungan.
Mereka menyoroti laju deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, serta dampak ekologis yang dinilai telah memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh serta wilayah Sumatra Utara.
Melalui orasi dan poster tuntutan, peserta aksi menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak semata bersifat alamiah, melainkan berkaitan erat dengan praktik eksploitasi lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Mereka menilai kondisi tersebut telah mengancam keselamatan manusia sekaligus keberlanjutan ekosistem hutan Aceh.
“Hutan, manusia, dan satwa di Aceh adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika hutan dihancurkan, maka kehidupan kami ikut dimusnahkan,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain berunjuk rasa di depan kantor PBB, massa aksi juga menggelar demonstrasi di depan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat Aceh menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada pihak perwakilan Indonesia.
Dalam dialog dengan pihak Kedutaan/PTRI RI, perwakilan demonstran menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
- Penetapan status darurat nasional, mengingat skala bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara dinilai telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
- Pembukaan akses bantuan internasional, guna mempercepat upaya penyelamatan korban serta pemulihan wilayah terdampak.
- Penghentian deforestasi dan praktik perusakan lingkungan, disertai penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan lahan.
Para demonstran menegaskan komitmen untuk tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan pemerintah. Namun, mereka juga menyatakan akan meningkatkan upaya advokasi damai apabila tidak ada langkah kebijakan yang konkret.
“Jika tidak ada perubahan kebijakan, kami akan meningkatkan advokasi damai, termasuk aksi publik yang lebih besar dan keterlibatan internasional,” tegas perwakilan masyarakat Aceh.
Aksi ini dinilai memperkuat sorotan internasional terhadap kondisi kemanusiaan dan lingkungan di Aceh, sekaligus mendorong peran dunia internasional dalam pengawasan serta penyelamatan kawasan yang memiliki nilai ekologis dan historis tersebut.
