Banda Aceh — Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional atas banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 26–28 November 2025. Desakan ini muncul karena dampak bencana dinilai sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menangani, Sabtu, 29 November 2025.
Koalisi ini terdiri dari LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), serta International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS).
Dalam keterangan resminya, koalisi menegaskan bahwa banjir besar yang menerjang tiga provinsi telah menimbulkan kerusakan luas. Ribuan warga masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, sementara akses jalan nasional antarprovinsi hingga antarkabupaten/kota banyak yang putus total.
Sejumlah fasilitas publik—mulai dari sekolah, rumah sakit, jembatan, hingga kantor pemerintah—mengalami kerusakan berat. Di beberapa wilayah, kelangkaan kebutuhan pokok dan padamnya listrik memperburuk kondisi warga yang kini menghadapi keterbatasan logistik.
“Kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai. Termasuk kondisi fiskal yang sangat rendah, terutama di Aceh, sehingga tidak mampu melakukan penanganan bencana secara berkelanjutan,” tegas koalisi.
Koalisi juga menyebut banyak daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara resmi telah menyatakan tidak sanggup menangani bencana ini.
Koalisi menyebut bahwa penetapan Status Darurat Bencana Nasional telah memiliki landasan hukum kuat melalui: UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perpres No. 17/2018 dan Berbagai pedoman terkait keadaan darurat bencana.
Indikator yang mendukung penetapan darurat nasional antara lain: korban jiwa dalam jumlah besar, kerugian material signifikan, cakupan wilayah terdampak luas, fungsi pelayanan publik lumpuh, dan ketidakmampuan pemerintah daerah memobilisasi sumber daya.
Koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Darurat Bencana Nasional sebagai bentuk kehadiran negara untuk pemenuhan hak dasar korban. Selain itu, mereka meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bersama-sama mengajukan permintaan resmi kepada Presiden.
“Situasi ini tidak bisa lagi ditangani secara lokal. Dibutuhkan komando nasional agar penanganan, evakuasi, logistik, dan pemulihan dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi.”
Koalisi menegaskan bahwa langkah ini penting agar bantuan dapat masuk lebih cepat dan efektif di tengah keterbatasan akses dan lumpuhnya jaringan telekomunikasi di banyak wilayah terdampak.
