Banda Aceh, — Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh memperingati 16 Hari Aktivisme Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dengan menyoroti meningkatnya kekerasan digital terhadap perempuan, serta kerentanan perempuan dan kelompok marginal di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mengusung tema internasional PBB “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls”, kegiatan ini digelar secara hybrid dari Banda Aceh dan terhubung dengan jaringan dampingan di 10 provinsi di Sumatra.
Dr. Khairani Arifin dari Dewan Pengurus PERMAMPU menegaskan pentingnya memahami UU TPKS dan revisi UU ITE untuk mencegah dan menangani kekerasan digital.
Sementara itu, Lili Karliani, pendamping keamanan digital dan perempuan pembela HAM, memaparkan bentuk-bentuk kekerasan digital yang semakin beragam, mulai dari doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, peretasan, hingga ancaman berbasis gender.
“Strategi keamanan digital sehari-hari harus menjadi prioritas. Banyak kasus yang muncul karena minimnya literasi digital,” ujarnya.
Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menyebutkan 1.385 anggota dampingan terdampak banjir terbaru di Sumatra: 733 perempuan dewasa, 134 lansia perempuan dan 518 anak perempuan.
Tercatat 7 perempuan dampingan meninggal dunia. Kondisi lapangan menunjukkan perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas, dan anak adalah kelompok paling rentan.
Laporan dari jaringan anggota menunjukkan berbagai masalah: rumah dan ladang rusak, dokumen penting hilang, jaringan internet dan listrik putus, akses jalan terputus, bantuan tidak merata, lonjakan harga pangan ekstrem (telur mencapai Rp200.000–Rp300.000/papan), serta kelangkaan BBM yang menghambat distribusi logistik.
Kasus kekerasan terhadap perempuan juga muncul. Di Aceh, seorang perempuan menjadi korban perkosaan saat menumpang truk penyelamat. Di Aceh Tamiang, seorang ibu pasca melahirkan mengalami kondisi kritis karena kesulitan akses air bersih dan layanan medis.
Di Sumatera Utara, dua staf lapangan perempuan sempat hilang kontak selama beberapa hari akibat terisolasi banjir dan longsor. Di Sumatera Barat, LP2M menyalurkan bahan makanan selama lima hari bagi kelompok rentan bersama para wali nagari.
PERMAMPU menilai regulasi sebenarnya telah mengatur perlindungan perempuan dalam bencana, namun implementasinya masih jauh dari ideal.
Beberapa persoalan yang muncul: fasilitas sanitasi tidak terpisah, minim ruang laktasi, layanan kesehatan reproduksi terbatas, layanan psikososial belum tersedia, evakuasi tidak inklusif bagi lansia dan disabilitas, dokumen kependudukan hilang sehingga menghambat akses bantuan, partisipasi perempuan dalam struktur komando bencana masih rendah.
PERMAMPU mengajukan sejumlah langkah perbaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, di antaranya: Integrasi perspektif gender, anak, disabilitas ke seluruh dokumen kebencanaan; Penggunaan data terpilah untuk distribusi bantuan; Penyediaan bantuan khusus: pembalut, diapers, kursi roda, obat kronis; Pelatihan petugas terkait penanganan KBGO dan perlindungan anak; Evakuasi inklusif dengan transportasi khusus bagi lansia dan disabilitas; Informasi bencana dalam format ramah akses—bahasa isyarat & audio; Pembangunan Ruang Aman dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak (RRPA); Penyediaan shelter aman dengan penerangan memadai dan toilet terpisah; Layanan psikososial dan pendidikan darurat.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengingatkan bahwa kekerasan digital bergerak cepat dan berdampak luas.
“Literasi digital adalah kebutuhan mendesak. Perlindungan perempuan dalam bencana harus menjadi prioritas,” tegasnya.
