Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, serta transformasi digital dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 Bank Aceh Syariah yang digelar di Banda Aceh, Senin (13/4/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Muzakir menyebut RUPS sebagai forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan. Ia menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus mencerminkan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan bank daerah.
Menurutnya, Bank Aceh Syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga setiap kebijakan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Agenda utama lainnya dalam RUPS adalah pembahasan Rencana Bisnis periode 2026–2028. Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan digitalisasi, bank didorong untuk menyusun strategi yang adaptif dan inovatif, termasuk memperkuat layanan berbasis digital serta memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dan manajemen risiko yang optimal guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Selain itu, akselerasi layanan digital yang aman dan inklusif menjadi perhatian utama, agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan secara mudah tanpa mengabaikan aspek keamanan data dan dana.
“RUPS ini diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bank Aceh Syariah dan pembangunan ekonomi Aceh,” ujar Muzakir.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas, serta para pemegang saham dari unsur kepala daerah se-Aceh.
