Aceh Utara – Kerusakan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, akibat hujan dan angin kencang pada Selasa (2/6/2026), memicu sorotan terhadap kualitas pembangunan hunian bagi korban bencana.
Bangunan yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi masyarakat terdampak justru mengalami kerusakan saat menghadapi cuaca yang relatif lazim terjadi di Aceh. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan untuk program pemulihan pascabencana.
Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kenyamanan warga, tetapi juga memunculkan kekhawatiran bahwa pembangunan Huntara belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek ketahanan bangunan dan kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Anggaran pemulihan bencana yang bersumber dari dana publik semestinya menghasilkan bangunan yang aman, layak, dan mampu bertahan menghadapi kondisi cuaca setempat. Apabila bangunan mengalami kerusakan dalam waktu singkat, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
Di sisi lain, pendekatan berbasis kearifan lokal yang pernah diterapkan sejumlah lembaga kemanusiaan seperti Rumah Zakat dan Islamic Relief Indonesia dinilai layak menjadi pertimbangan. Melalui konsep rumah tumbuh berbahan dasar papan, masyarakat tidak hanya memperoleh hunian sementara, tetapi juga aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Model tersebut melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, mulai dari penyediaan material lokal hingga tenaga kerja desa yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan pertukangan. Selain menghasilkan hunian yang sesuai dengan kondisi lokal, pendekatan ini juga menciptakan perputaran ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak.
Peristiwa di Desa Gedumbak menjadi pengingat bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana tidak dapat diukur dari cepatnya pembangunan semata, tetapi juga dari kualitas bangunan, keberlanjutan manfaat, serta kemampuan proyek menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Masyarakat kini menanti evaluasi menyeluruh dari pemerintah dan pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada program pembangunan hunian bagi korban bencana di masa mendatang.
