Banda Aceh — Pemahaman mengenai hak-hak pekerja perempuan dan orang muda dinilai perlu terus diperkuat untuk mewujudkan dunia kerja yang adil, layak, aman, dan inklusif.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Pekerjaan Layak (Decent Work) bagi Perempuan dan Orang Muda yang Adil dan Inklusif yang digelar di Kedai Kopi Terapung ADT, Banda Aceh, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Flower Aceh bersama Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), Program Studi Sosiologi Agama (SA), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Himpunan AFI UIN Ar-Raniry, Forhati Aceh, serta Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Kegiatan mendapat dukungan INSPIR Asia dan WSM (We Social Movement).
Workshop menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Fitri Syarifuddin dari Sekolah HAM Flower Aceh, Amrina Habibi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Reza dari BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Flower Aceh Riswati, Korwil KSBSI T Ayatullah Bani Baeit, serta Saiful, mahasiswa magang di Flower Aceh.
Fitri Syarifuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk memahami kondisi dan sistem ketenagakerjaan di Aceh sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja, khususnya perempuan.
“Kegiatan hari ini kita laksanakan agar para peserta memahami bagaimana sistem pekerjaan di Aceh. Nantinya para ibu-ibu juga dapat bertanya langsung kepada para narasumber,” ujar Fitri.
Dari sisi perlindungan sosial, Muhammad Reza dari BPJS Ketenagakerjaan mendorong generasi muda yang telah memasuki dunia kerja agar memahami sejak dini pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan tersebut penting dalam menghadapi berbagai risiko selama seseorang menjalankan pekerjaannya.
“Generasi muda yang sudah bekerja perlu memahami sejak awal pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Persoalan pekerja informal juga menjadi perhatian. Korwil KSBSI T Ayatullah Bani Baeit mengatakan pekerja informal masih menghadapi persoalan perlindungan dan akses permodalan. Ia mendorong pekerja informal, khususnya perempuan, membangun wadah atau serikat bersama agar memiliki posisi tawar lebih kuat.
“Saya mendorong ibu-ibu untuk membangun serikat bagi para pekerja informal agar mereka memiliki kekuatan bersama, termasuk dalam mendapatkan akses modal untuk usaha,” ujarnya.
Direktur Flower Aceh Riswati menegaskan pemahaman terhadap hak pekerja perempuan harus terus diperkuat, terutama bagi generasi muda yang akan memasuki atau telah berada di dunia kerja. Pengetahuan mengenai hak ketenagakerjaan dinilai membantu pekerja mengenali bentuk ketidakadilan, diskriminasi maupun potensi pelanggaran hak di tempat kerja.
Sementara itu, Amrina Habibi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh menilai pekerja muda merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, kesempatan kerja perlu diikuti jaminan perlindungan agar pekerja tidak rentan terhadap eksploitasi maupun pelanggaran hak.
“Kesempatan kerja yang tersedia harus mampu memberikan ruang yang aman dan adil bagi pekerja muda, bukan justru menempatkan mereka dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak,” katanya.
Workshop tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman antara pekerja, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga perlindungan sosial.
Workshop tersebut menegaskan pekerjaan layak bukan sekadar persoalan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menyangkut hak, perlindungan, kesetaraan kesempatan, jaminan sosial, serta terbebas dari eksploitasi.
