Banda Aceh – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan dan pemulihan pascabencana Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat. Ia memastikan ruang komunikasi terbuka bagi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana. Pemulihan itu mencakup berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh telah melakukan evaluasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendorong percepatan penanganan pascabencana. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan diperkuat agar berbagai persoalan di daerah dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani seluruh persoalan pascabencana. Karena itu, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk menerima masukan dan mencari solusi terhadap kendala yang masih terjadi.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, Pemerintah Aceh juga telah menyediakan posko yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Ia berharap dialog dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi tersebut. Menurutnya, kritik dan hasil pemantauan mahasiswa dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Mahasiswa Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Gayo Lues. Mereka masih menemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana dan belum sepenuhnya tertangani.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan proses belajar mengajar bagi masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti aspek transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Dari sektor kesehatan, Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pascabencana.
Aksi tersebut akhirnya direspons Pemerintah Aceh melalui dialog langsung antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta menjaga ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal percepatan pemulihan pascabencana.
