Medan – Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan lahan pertanian serta sumber penghidupan masyarakat yang rusak akibat bencana ekologis di Sumatera.
Organisasi tersebut juga mendorong perempuan petani dilibatkan sebagai pemimpin dalam membangun kembali ketahanan pangan pascabencana.
Seruan itu disampaikan dalam momentum Hari Pangan Internasional pada Senin (19/10/2026). PERMAMPU menilai, pemulihan yang lambat berisiko memperpanjang kesulitan ekonomi keluarga petani, terutama masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Bencana tersebut merusak lahan pertanian, perkebunan, jaringan irigasi, dan sumber air. Sejumlah petani kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian setelah sawah tertimbun lumpur, tanaman rusak, ternak hilang, serta akses pasar dan distribusi pangan terganggu.
Hampir setahun setelah bencana, pemulihan lahan masih menghadapi kendala, mulai dari luasnya kerusakan hingga hambatan birokrasi dan persoalan teknis di lapangan.
Evi Tasma (46), warga Desa Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, mengungkapkan sawah yang tertimbun lumpur tebal belum sepenuhnya dapat dipulihkan. Kondisi itu menghambat produksi padi dan memaksa keluarganya membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami di Aceh Utara benar-benar kesulitan saat ini. Sawah-sawah masih tertimbun lumpur tebal. Proses pengerukan lumpur belum selesai hingga saat ini, membuat tikus cepat berkembang biak di lahan yang telantar. Akibatnya, kami yang biasanya memproduksi padi, sekarang terpaksa harus membeli beras untuk makan sehari-hari,” ujar Evi.
Di tengah kesulitan tersebut, perempuan petani juga mengembangkan alternatif untuk memulihkan produktivitas pertanian. Di Batu Busuak, Padang, perempuan memanfaatkan limbah sayuran sebagai bahan baku pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang mahal.
“Selama ini kami kesulitan karena harga pupuk kimia mahal dan tanah makin keras. Pembuatan pupuk organik dari limbah sayur ini adalah solusi murah yang bisa langsung kami praktikkan di dapur masing-masing,” ujar Imang, warga Batu Busuak, Padang.
Inisiatif serupa dilakukan Poibe Hutagalung bersama kelompoknya di Desa Aloban Bair, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bibit sayuran yang ditanam di lahan kritis mulai tumbuh dan menghasilkan panen untuk dikonsumsi maupun dijual.
Dalam pernyataannya, PERMAMPU menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah: mempercepat pemulihan lahan dan irigasi beserta akses sarana produksi; memperkuat partisipasi serta kendali perempuan petani atas sumber daya pertanian; dan menghentikan perusakan hutan serta sungai melalui perbaikan tata kelola lingkungan.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan kedaulatan pangan membutuhkan pemulihan lahan yang adil, pengakuan atas kepemimpinan perempuan petani, dan penanganan serius terhadap akar persoalan bencana ekologis.
Bagi PERMAMPU, pemulihan pascabencana tidak cukup berorientasi pada bantuan darurat. Pemerintah juga perlu memastikan lahan kembali produktif dan perempuan petani memiliki akses serta ruang kepemimpinan dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
