Aceh Tamiang – Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Bupati Aceh Tamiang di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana melalui sinergi lintas sektor.
Rapat dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK). Pembahasan difokuskan pada evaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama percepatan perbaikan infrastruktur vital agar pelayanan publik kembali berjalan normal dan aktivitas ekonomi masyarakat segera pulih.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen memastikan seluruh program pemulihan dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Tamiang mengusulkan percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik rawan banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Ia juga meminta rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang mengalami kerusakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali optimal.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Wakil Gubernur Aceh.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mengawal setiap tahapan pelaksanaan program pemulihan agar berjalan sesuai target.
Dengan sinergi yang solid, Pemerintah Aceh optimistis rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Tamiang dapat diselesaikan lebih cepat sehingga pelayanan publik kembali optimal dan masyarakat segera merasakan manfaat pembangunan.
