Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) rute Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Langkah percepatan dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan dihadiri Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro, termasuk sejumlah langkah strategis yang perlu segera dituntaskan.
Salah satu agenda utama ialah mempercepat penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro.
“Penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor melalui skema business to business,” kata Faisal.
Meski pengelolaan operasional disiapkan melalui PT PEMA, Pemerintah Aceh tetap akan memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, antara lain tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan.
Untuk mendukung penugasan tersebut, Dishub Aceh juga menyiapkan skema pendanaan melalui hibah maupun penyertaan modal kepada PT PEMA.
Faisal menyebutkan, pihaknya kini menunggu proposal PT PEMA terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan disampaikan kepada Pemerintah Aceh paling lambat 31 Agustus 2026.
Setelah itu, Pemerintah Aceh berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2–3 September 2026. Konsultasi tersebut terutama membahas mekanisme penugasan PT PEMA serta aspek keuangan daerah.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa pembukaan jalur Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang merupakan program prioritas pemerintah daerah sehingga seluruh tahapan persiapannya harus dikawal secara serius.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan Pergub,” tegas Taufik.
Pemerintah Aceh menargetkan seluruh komponen pendukung dapat dipersiapkan secara simultan, mulai dari regulasi, ketersediaan kapal dan kesiapan pelabuhan hingga layanan kepabeanan, imigrasi, karantina serta potensi muatan.
Jika seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, jalur Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang diharapkan dapat segera diwujudkan sebagai konektivitas laut langsung Aceh dengan Malaysia sekaligus membuka peluang baru bagi arus perdagangan, logistik dan mobilitas masyarakat.
