Aceh Besar — Polemik di Puskesmas Mesjid Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya diterpa berbagai persoalan tata kelola, kini mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga berlangsung secara sistematis dan melibatkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta dana internal puskesmas.
Informasi yang dihimpun redaksi LamanNews, pada 24 Desember 2025, menyebutkan adanya pungutan iuran LPD BOK sebesar Rp. 15.000 per orang setiap bulan. Pungutan tersebut tidak tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) Dana BOK. Jika diakumulasi, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp. 5.000.000 per bulan. Pungutan itu disebut dilakukan dengan alasan “setoran ke dinas”.
Namun, berdasarkan keterangan sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya, sebagian besar dana tersebut justru diduga mengalir ke rekening pribadi Kepala Puskesmas Mesjid Raya, Elfi Mursyidah. Dugaan ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan.
Pada saat yang sama, sejumlah kebutuhan operasional dasar puskesmas, seperti pembelian kertas, tinta printer, dan perlengkapan administrasi, justru dibebankan pada Dana JKN kapitasi. Praktik ini dinilai menyalahi prinsip pengelolaan anggaran karena Dana BOK sejatinya disiapkan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan masyarakat.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah krisis tenaga medis. Saat ini, Puskesmas Mesjid Raya hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani lebih dari 16 ribu jiwa. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tekanan internal. Sejumlah dokter yang sebelumnya bertugas disebut tidak bertahan lama karena mengalami intimidasi dan akhirnya memilih mutasi ke fasilitas kesehatan lain.
Dugaan pungli juga menyasar bidan desa. Dana transportasi kegiatan lokakarya mini (lokmin) yang bersumber dari Dana BOK, senilai Rp. 100.000 per bulan dan dicairkan setiap tiga hingga empat bulan, disebut harus ditransfer ke rekening pribadi bidan. Dana tersebut kemudian ditarik tunai dan disetorkan kembali sebesar 50 persen kepada kepala puskesmas.
Tak berhenti di situ, pungutan juga diduga terjadi pada dana sosial internal staf. Setiap pegawai disebut menyetor Rp. 20.000 per bulan, namun dana tersebut kembali dipotong dan digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan nonanggaran, mulai dari papan bunga kegiatan dinas, konsumsi, hingga jamuan tamu.
Jika dugaan-dugaan ini terbukti, maka persoalan di Puskesmas Mesjid Raya tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan mengarah pada indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara yang berpotensi merugikan pelayanan kesehatan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Mesjid Raya, Elfi Mursyidah, belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan tersebut. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas Dinas Kesehatan Aceh Besar serta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pungli dan intimidasi yang dinilai telah mencederai sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
