Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dalam rapat itu, Fadhlullah memaparkan total kebutuhan huntap berdasarkan SK Bupati/Wali Kota mencapai 246.484 unit rumah rusak dan hilang, dengan 97.936 unit kategori rusak berat dan hilang.
Sementara rencana pembangunan hingga 18 Februari 2026 baru terealisasi 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan Renaksi Kementerian PUPR/PKP sebesar 21.590 unit atau sekitar 22 persen.
Menurut Wagub, kesenjangan antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Ia mendorong skema konstruksi paralel agar proses penyediaan lahan, penyusunan DED, hingga pembangunan fisik dapat berjalan simultan.
Selain itu, penugasan BUMN Karya melalui pola cluster construction dinilai penting untuk mempercepat realisasi huntap.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan sebagai dasar penganggaran resmi.
Ia berharap percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi segera terealisasi agar pengungsi dapat menempati rumah permanen.
